VIVAnews - Malaysia dan Indonesia akan mendiskusikan usulan negeri jiran soal koordinasi patroli kapal perang terkait sengketa Blok Ambalat yang terletak di Laut Sulawesi. Menurut Menteri Pertahanan Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, perundingan akan dilakukan Komite Garis Batas (GBC) bulan depan.
Menurut dia, Indonesia menyambut baik usulan Malaysia soal koordinasi patroli untuk mencegah kesalahpahaman kedua negara. Zahid Hamidi minta media di Indonesia tak memanipulasi isu Ambalat yang meningkatkan tensi dan berpotensi merusak hubungan baik dua negara. Lagi-lagi dia mengaytakan klaim TNI Al bahwa kapal perang Malaysia telah memrovokasi dengan masuk ke wilayah RI, tak benar.
"Saya harap masyarakat Indonesia tak mengasumsikan Malaysia telah memasuki wilayah kedaulatan Indonesia," kata dia, seperti dimuat laman berita Malaysia, Bernama, Jumat 12 Juni 2009.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pada Kamis 11 Juni 2009, mengatakan meski Panglima Tentara Diraja Malaysia sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan provokasi, Indonesia tetap harus waspada. Terutama, di tingkat lapangan, khususnya di laut.
Bulan depan, tambah dia, pembahasan babak ke-14 terkait soal Ambalat akan dilakukan di Kuala Lumpur. Dalam perundingan, Indonesia akan menekankan bahwa kedaulatan negara harus dipelihara dan Ambalat adalah kedaulatan Indonesia.
"Posisi kita di situ (Ambalat) kuat karena secara hukum kita negara kepulauan," kata dia. Selain itu, Indonesia juga sudah memberikan konsesi kepada dua perusahaan asing untuk mengelola Ambalat, yakni Unocal dan ENI," kata Juwono.
Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya berdasarkan peta sepihak yang dibuat Malaysia pada 1979. Peta sepihak itu tak hanya memicu sengketa dengan Indonesia, tapi juga peta itu negara tetangga Malaysia lainnya yakni Singapura, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam.
East Ambalat yang dikelola Chevron Indonesia Company diklaim oleh negeri jiran Malaysia sebagai wilayah eksplorasi mereka. Selain East Ambalat, Malaysia juga mengklaim Blok Ambalat yang dioperasikan ENI Italia sebagai miliknya. Sedang, Blok Bukat yang juga berada di perbatasan utara dengan Malaysia tidak diklaimnya.
Blok Bukat yang dioperasikan ENI direncanakan mulai berproduksi minyak dan gas pada tahun 2010. Berdasarkan perkiraan awal dari lima sumur yang sudah dibor, terdapat penemuan migas cukup besar di Lapangan Aster yakni mencapai 30.000-40.000 barel minyak per hari.
Sengketa Ambalat memanas ketika kapal Perang TNI Angkatan Laut, KRI Untung Surapati-872 menghalau kapal perang milik Tentara Diraja Laut Malaysia, KD Yu-308 di perairan Blok Ambalat pada Senin 25 Mei 2009.
Blok Ambalat yang terletak di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan, terus jadi obyek sengketa Indonesia-Malaysia. Akhir 2008 militer Indonesia memeringatkan Malaysia untuk tidak melakukan provokasi militer di wilayah Ambalat. Belajar dari lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, TNI meningkatkan patroli di wilayah Ambalat.
Baca Juga :
Gabung Prabowo-Gibran Sebagai Pilihan Baik, Surya Paloh: Ini Pilihan Saya, Pilihan Nasdem
VIVA.co.id
25 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Berbagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap durasi hidup seseorang, termasuk gaya hidup, faktor genetik, risiko kesehatan, dan faktor lain. Ini negara kematian tinggi
AHY Wanti-wanti Prabowo Usai Bertemu Cak Imin
Politik
25 Apr 2024
Ketua Umum Partai Demokrat AHY merespons pertemuan Prabowo Subianto dengan Cak Imin di kantor DPP PKB, Rabu. AHY memberikan peringatan ke Prabowo
Heboh Wali Nagari di Sumbar Digerebek Warga Mesum dengan Sesama Jenis, Kantor Disegel
Nasional
25 Apr 2024
Kantor Wali Nagari Singguliang Lubuak Aluang Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman disegel oleh warga setempat, Kades dituduh hubungan sejenis
IPK 2,77 dan Lulusan ITB, Ridwan Kamil: Saya Pasti Enggak Bisa Kerja di KAI, tapi Buktinya...
Bisnis
25 Apr 2024
Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjawab pertanyaan soal pengaruh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terhadap profesi dalam kolom komentar di media sosialnya.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, memberikan tanggapannya terkait peluang pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar bergabung ke Pemerintahan usai kalah di Pilpres.
Selengkapnya
Partner
Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) XXVIII terasa istimewa bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pada acara yang diselenggarakan di Kota Surabaya, Kamis (25/4/20
Persyaratan untuk mendapatkan saldo dana gratis sangat sederhana: Anda hanya perlu menjadi nasabah BNI dan memiliki BNI Mobile Banking, kemudian Anda harus melakukan top
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengimbau pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mendapat sertifikat untuk konsisten menjaga kehalalan produk.
Seusai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, besaran persentase belanja pegawai Pemerint
Selengkapnya
Isu Terkini