VIVAnews - Langkah Departemen Keuangan menggerojok dana Rp 12,98 triliun untuk subsidi beras dinilai tepat bagi masyarakat berpendapatan rendah agar bisa meringankan pengeluaran mereka.
Ekonom Indef Mohamad Fadhil Hasan mengatakan, pemerintah telah membantu masyarakat miskin agar bisa bertahan dari masa sulit saat ini. "Ini kebijakan pemerintah yang perlu dilanjutkan," kata dia kepada VIVAnews melalui sambungan telepon, Selasa 9 Juni 2009.
Dia mengatakan, subsidi yang hanya dialokasikan untuk masyarakat miskin jauh lebih baik dibandingkan dengan subsidi secara keseluruhan, yang dilakukan seperti subsidi bahan bakar minyak. Subsidi beras melalui beras miskin, hanya akan dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah. Ini berbeda jika yang disubsidi beras secara keseluruhan. "Ini akan dinikmati orang kaya juga," katanya.
Departemen Keuangan menetapkan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah sebanyak 3,33 juta ton sepanjang 2009. Meski baru ditetapkan Juni ini, peraturan itu berlaku surut sejak Januari lalu.
Perhitungan penyebaran beras miskin didasarkan pada sejumlah asumsi. Pertama, durasi penyaluran berlangsung selama 12 bulan. Kedua, jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat sebanyak 18,5 juta rumah tangga. Ketiga, alokasi per rumah tangga sebanyak 15 kilogram per rumah tangga per bulan. Keempat, harga jual sebesar Rp 1.600 per kilogram netto di titik distribusi.
Mengenai rencana kenaikan harga beras miskin pada 2010, Fadhil menilai masih dalam kategori wajar. Sebab, saat program beras miskin kali pertama digulirkan, harga beras masih Rp 3.000 per kilogram. "Sedangkan sekarang sudah Rp 4.000 - Rp 5.000 per kilogram, jadi wajar jika harga beras miskin naik," katanya.
Kemarin, pemerintah mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menaikkan harga beras untuk masyarakat miskin dari Rp 1.600 menjadi Rp 2.000 per kilogram. Kenaikan ini karena harga beras di Bulog meningkat. Selain itu, diharapkan dengan kenaikan harga ini, sebaran beras subsidi ini bisa lebih luas. hadi.suprapto@vivanews.com
Usulan Kejaksaan Izinkan Lima Smelter Perusahaan Timah Tetap Beroperasi Disorot
Koordinator TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia), Petrus Salestinus mengingatkan kepada Kejaksaan Agung agar tidak itu tidak menjadi bahan santapan para pejabat. Sebab,
