VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi enggan menanggapi kritikan Indonesia Corruption Watch yang menilai lembaga antikorupsi itu masih belum lepas dari intervensi politik.
"Boleh saja mereka berpendapat, tapi kita akan menjawabnya dengan tindakan, bukan omongan," kata Wakil Ketua Bidang Penindakan KPK, Bibit Samad Rianto, saat dihubungi di Jakarta, Senin 18 Mei 2009.
Sebelumnya, ICW menyatakan KPK masih belum lepas dari intervensi politik. Hal ini terbukti setidaknya ada lima kasus yang tidak jelas penyelesaiannya.
Kasus pertama adalah dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Gultom. Kasus ini dilaporkan mantan legislator Agus Tjondro. Dalam kasus ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menguatkan dugaan aliran dana dengan mengirimkan laporan soal transaksi mencurigakan diantara anggota DPR.
Kasus kedua, aliran dana Bank Indonesia ke penegak hukum. "Berdasarkan kesaksian terdakwa Antony Zeidra Abidin dan Oey Hoey Tiong, ada dua jaksa yang diduga menerima," kata ICW.
Ketiga, dugaan korupsi pengadaan mesin jahit di Departemen Sosial. Kasus yang dilaporkan ICW pada 2006, diduga melibatkan menteri. Keempat, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia di bank milik Sjamsul Nursalim, Bank Dagang Negera Indonesia.
Terakhir, kasus penyimpangan biaya perkara di Mahkamah Agung. ICW menemukan indikasi Rp 31,5 miliar dana tidak dikelola dengan semestinya.
Sepak Terjang Netzah Yehuda, Batalion Tempur Israel yang 'Digebuk' AS
Netzah Yehuda merupakan salah satu empat batalion yang membentuk brigade infanteri Kfir. Batalyon tersebut sebagian besar beroperasi di Tepi Barat yang dikirim berperang.
