VIVAnews - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) meminta junta militer membebaskan semua tahanan politik di Burma, termasuk Aung San Suu Kyi. Dewan juga menyatakan prihatin atas pengadilan yang digelar terhadap Suu Kyi yang didakwa melanggar masa tahanan rumahnya.
Keseluruh 15 anggota DK PBB juga meminta junta melakukan dialog dengan seluruh partai dan kelompok etnis sebagai upaya rekonsiliasi nasional. Duta Inggris untuk PBB John Sawers menegaskan bahwa penghentian persidangan dan penahanan Suu Kyi merupakan langkah penting dalam mewujudkan perdamaian di Burma.
“Suu Kyi merupakan pemimpin oposisi terbesar, partainya juga pernah memenangi satu-satunya pemilihan umum adil di Burma, namun kemenangan itu tidak diakui rezim,” ujar Sawers di New York seperti dikutip laman Voice of America, Jumat (22/5).
Suu Kyi sendiri telah menyatakan diri tidak bersalah atas dakwaan pelanggaran tahanan rumahnya. Kasus ini bermula dari keberhasilan seorang pria Amerika Serikat (AS), John William Yettaw menerobos masuk rumah Suu Kyi setelah berenang di danau dekat rumah peraih Nobel Perdamaian itu, awal Mei ini.
Sejumlah pihak menuding kasus ini hanya kedok untuk memperpanjang penahanan Suu Kyi yang seharusnya berakhir 27 Mei mendatang. Jika Suu Kyi terbukti bersalah, ia terancam hukuman lima tahun penjara dan tidak dapat mengikuti pemilihan umum tahun depan.
Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat, 19 April 2024, sebagai saksi dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN
