VIVAnews - Calon wakil presiden dari koalisi Partai Demokrat, Boediono, menyatakan irisan antara pengusaha dan pejabat sangat erat. Ini tidak hanya terjadi di negara berkembang, tapi juga di negara maju.
"Yang baik itu pejabat tidak punya bisnis," kata Boediono saat temu Blogger di Warung Wedang Wifi, Jalan Langsat 1, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa malam, 26 Mei 2009. "Tapi kalau pebisnis terpakasa menjabat, itu harus diikuti dengan penerbitan regulasi yang tegas."
Karena itu, Boediono mengaku, jika terpilih nantinya akan membuat regulasi yang mengatur bisnis bagi pejabat. Aturan ini akan memberi batasan antara pebisnis dan kepentingannya sebagai pejabat.
"Nanti kami lihat dulu bentuknya peraturan pemerintah atau undang-undang, tapi aturan itu mendekati regulasi terkuat," katanya.
Langkah kedua, Boediono mengatakan, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan transparan. Ini untuk menghindari benturan kepentingan pada pejabat yang memiliki bisnis.
Asia Tenggara Bisa Jadi Pemimpin Industri Kripto Dunia, Begini Penjelasannya
Penelitian Statista mengungkapkan, pasar kripto di Asia Tenggara diproyeksikan mencapai US$1.787 juta atau sekitar Rp27,5 triliun pada tahun 2024.
