VIVAnews - Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Effendi Choirie mengatakan penggunaan hak angket daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan Dewan tak ada kaitannya dengan koalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Penggunaan hak angket, tambah dia, adalah bagian dari fungsi kontrol yang melekat pada dewan.
Menurut dia, upaya mengaitkan hak angket dengan koalisi SBY adalah sikap yang mengada-ada. "Fraksi Demokrat dalam menyikapi soal hak angket ini terlalu emosional, berlebihan, kurang cerdas," kata Effendi Choirie, Jumat 29 Mei 2009.
Hal tersebut, tambah dia, bisa kontraproduktif dan justru merugikan SBY. "SBY belum tentu senang dibela dengan cara emosional dan dengan ancam-mengancam kepada mitra koalisi," tambah dia.
Ditambahkan dia, masalah kesemrawutan DPT adalah hal yang sangat mendasar karena menyangkut hak dasar rakyat dalam negara demokrasi. "Mengabaikan hak dasar rakyat berarti membunuh demokrasi," tambah dia.
Melalui penggunaan hak angket, lanjut dia, semua lembaga atau pejabat yang terkait akan diundang, sehingga bisa ketahui duduk masalahnya mengapa DPT jadi kacau. PKB, tambah Effendi siap dengan apapun resiko dari pilihan menyetujui hak angket.
"Fraksi PKB akan tetap konsisten membela hak-hak rakyat. Hak-hak dasar rakyat tidak bisa diperjualbelikan dengan imbalan apapun termasuk kursi menteri sekalipun," tambah dia.
Selasa 26 Mei lalu, mayoritas fraksi di parlemen mendukung hak angket Pemilu. Fraksi Partai Demokrat yang menolak hanya disokong fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bintang Reformasi.
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
