Sumber :
- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVAnews
- US Securities and Exchange Commission (SEC) Diebold Inc, dalam laporannya mengungkap kasus suap perusahaan penyedia mesin ATM terbesar di Amerika Serikat (AS) yang memberikan suap pada pejabat bank di China dan Indonesia.
Dikutip dari laporan yang dirilis The SEC hari ini, Rabu 23 Oktober 2013, diduga ada tiga pejabat bank BUMN yang terlibat kasus tersebut. Diebold melalui perwakilan perusahaannya di Indonesia menghabiskan sekitar US$147 ribu untuk memberikan fasilitas jalan-jalan dan hiburan kepada pejabat yang diduga dari ketiga bank plat merah tersebut.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Dikutip dari laporan yang dirilis The SEC hari ini, Rabu 23 Oktober 2013, diduga ada tiga pejabat bank BUMN yang terlibat kasus tersebut. Diebold melalui perwakilan perusahaannya di Indonesia menghabiskan sekitar US$147 ribu untuk memberikan fasilitas jalan-jalan dan hiburan kepada pejabat yang diduga dari ketiga bank plat merah tersebut.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, di Gedung DPR, Rabu 23 Oktober 2013 mengaku pihaknya belum menerima keterangan resmi mengenai hal tersebut.
"Makanya kalau ada pengadaan ATM, ada kasus suap, dikasih tahu dulu bank nya itu apa, terus transaksinya itu seperti apa," katanya kepada para wartawan.
Menurutnya, pihaknya siap untuk menindaklanjuti hal tersebut jika laporan tersebut telah didalami. "Nanti pasti bisa ketahuan, dan nanti kami dari bank sentral juga bisa melakukan pengawasan, apa bisa dilakukan pemeriksaan," jelasnya.
Dalam dokumen Securities and Exchange Commission (SEC) di jelaskan, Diebold menjual ATM dan produknya kepada bank BUMN di Indonesia. Dari tahun 2005 sampai 2010, melalui anak usahanya Diebold Indonesia, Diebold memberikan fasilitas perjalanan dan hiburan untuk pejabat dari bank BUMN.
SEC juga melaporkan, dalam periode 2005 sampai 2010 Diebold berhasil meraup pendapatan hingga US$16 juta di Indonesia dalam penjualan mesin ATM ke Bank BUMN. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, di Gedung DPR, Rabu 23 Oktober 2013 mengaku pihaknya belum menerima keterangan resmi mengenai hal tersebut.
