VIVAnews - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan daya beli masyarakat akan menurun drastis hingga 30 persen usai Pemilihan Umum legislatif, 9 April lalu.
"Sudah diperkirakan setelah Pemilu legislatif atau dalam waktu sebulan ke depan akan ada penyusutan daya beli masyarakat," kata Ketua Dewan Pengurus Nasional Apindo Hariyadi B Sukamdani di Jakarta, Selasa 21 April 2009.
Menurut dia, pemilihan presiden tidak akan banyak memberikan pengaruh seperti Pemilu lalu. "Kalau Pemilu legislatif kan terlihat bagi-bagi uang dalam jumlah yang banyak, tapi untuk pilpres tidak," ujarnya.
Selain itu, dia menambahkan, meski pemerintah mempunyai cadangan devisa yang lumayan banyak, namun tidak bisa digunakan untuk menaikkan daya beli masyarakat. "Devisa untuk menjaga moneter. Meski suku bunga sudah turun, tapi perekonomian secara riil belum juga bergerak," kata dia.
Stimulus fiskal yang diperkirakan akan membantu pergerakan sektor riil, menurut dia, juga tidak banyak membantu. "Stimulus belum kelihatan dampak positifnya dan jumlahnya yang hanya Rp 12,5 triliun sangat kecil untuk bisa memberikan pengaruh ke pergerakan ekonomi," ujarnya.
Hariyadi menilai total stimulus yang sebesar Rp 43 triliun untuk pajak penghasilan badan bukanlah stimulus pajak. "Itu sudah dirancang memang akan turun, lagipula praktik di lapangan belum kelihatan," ujarnya.
Begitupun dengan stimulus dalam bentuk pajak pertambahan nilai dan bea masuk ditanggung pemerintah menurutnya juga belum terlihat pengaruhnya.
MK Juga Surati KPU dan Bawaslu, Bakal Bacakan Dua Putusan
MK bakal membacakan putusan sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada 22 April 2024 mendatang.
