Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Pemerintah dan DPR hingga saat ini masih belum menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat. Padahal, masa jabatan DPR dan pemerintah saat ini akan habis pada Oktober tahun ini.
Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, Sri Hartoyo, Selasa 24 Juni 2014, menyatakan, pemerintah masih mengkaji dan merumuskan RUU Tapera. Saat ini, kajiannya berada di Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
"Menko Kesra sedang melakukan kajian terhadap praktik tabungan perumahan di negara-negara lain," ujar Sri di Jakarta.
Beberapa negara yang dijadikan rujukan adalah Tiongkok, Singapura, hingga Meksiko. Kajian ini diperlukan untuk menentukan pola tabungan yang akan digunakan.
Ia berharap, undang-undang ini akan bisa efektif sebelum pemerintahan berakhir pada Oktober. Kajian diperkirakan bisa dirampungkan dalam waktu satu bulan.
Menurut Sri, kajian ini dilakukan untuk melengkapi studi independen yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan ini diharapkan ada masukan untuk mengelola sisi permintaan maupun suplai.
"Menkokesra sedang mencari solusi dan praktik penentuan pola pembangunan," kata Sri. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ia berharap, undang-undang ini akan bisa efektif sebelum pemerintahan berakhir pada Oktober. Kajian diperkirakan bisa dirampungkan dalam waktu satu bulan.
