Empat Lembaga Negara Dorong Transaksi Non Tunai TKI

BNP2TKI
Sumber :
VIVA.co.id -
Cerita TKI Hong Kong Kena COVID-19 Ditelantarkan Majikan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendorong perluasan akses dan layanan sektor keuangan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lewat transaksi non tunai.

Kisah Perjalanan Para TKI Jadi Korban Kerja Paksa di Malaysia

Kerja sama transaksi non tunai itu berupa pembayaran premi dan klaim asuransi serta produk layanan keuangan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan TKI.
Sebar Video Majikan Telanjang, TKI di Singapura Dibui 17 Bulan Penjara


"Ini merupakan revoluasi awal dari penempatan dan perlindungan TKI. Dengan adanya
MoU
ini, akan mengubah cara dan perilaku baru, yaitu transaksi non tunai," kata Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid dalam acara "Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Transaksi Non Tunai dan Perluasan Akses Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia" di kompleks BI, Jakarta, Senin 16 Februari 2015.


Nusron mengatakan, kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan mewajibkan pekerja migran untuk membuka rekening bank dalam negeri sebelum berangkat. Begitu pula dengan keluarga TKI.


"Kalau terlaksana, akan terjadi ekspansi keuangan,
financial inclusion
, layanan keuangan inklusif yang bisa diakses oleh semua jasa keuangan yang tidak pernah terjangkau TKI," kata dia.


Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri, pun menyambut baik rencana ini. Pihaknya siap menyukseskan dan mengedukasi transaksi non tunai, baik dari pra-penempatan TKI, penempatan TKI, dan purna TKI.


Sekadar informasi, angka remitansi sampai November 2014 mencapai US$7,7 miliar atau rata-ratanya per bulan mencapai US$7 juta.


"Dengan ini mendorong perwujudan
good corporate governance
dan menghindari praktik pungutan dalam transaksi tunai," kata Hanif.


Sementara itu, Kepala OJK, Muliaman D. Hadad, dan Gubernur BI, Agus D. W. Martowardojo, juga mengapresiasi kerja sama tersebut. Agus pun mengklaim bahwa nota kesepahaman ini merupakan dukungan terhadap program Gerakan Nasional Non Tunai. (ren)


Baca juga:



Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya