Sumber :
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id
- Pemerintah memberikan sinyal akan memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Perpanjangan ini baru bisa dilakukan setelah pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pada prinsipnya, pemerintah mendukung kepastian investasi Freeport. Sebab, perusahaan tambang multinasional itu tengah mengembangkan proyek penambangan bawah tanah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Menteri Arcandra Bicara Masa Depan Freeport
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pada prinsipnya, pemerintah mendukung kepastian investasi Freeport. Sebab, perusahaan tambang multinasional itu tengah mengembangkan proyek penambangan bawah tanah.
"Setelah komunikasi intensif dan konsultasi pimpinan, kami bersama Freeport menjaga investasi jangka panjang yang nilainya belasan miliar dolar AS," kata Sudirman, kamis 8 Oktober 2015.
"Investasi ini mulai disiapkan dan mulai diekesekusi menggunakan payung kontrak yang berlaku sampai 2021. Freeport memberikan high level agreement khususu menyiapkan diri bahwa investasi itu akan dilaksanakan. Arah utamanya bisa mengembangkan the largest underground mining di dunia."
Dia mengatakan bahwa ada hal yang mengganjal aturan hukum untuk memperpanjang kontrak Freeport, yaitu PP No. 77 Tahun 2014. Pemerintah pun akan merevisi beleid tersebut.
"Panja dan pemerintah terus mencari jalan soal Freeport, tapi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009) perlu diluruskan," katanya.
Selain itu, Sudirman mengatakan ada beberapa prinsip yang harus dicatat Freeport. Pertama, Freeport harus memberikan manfaat yang maksimal untuk pembangunan kawasan Papua dan Papua Barat. Kedua, kesempatan memaksimalkan kandungan lokal harus dimanfaatkan dengan baik.
"Dua minggu yang lalu, kami bersama Menteri Perindustrian, Saleh Husin, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, membawa sepuluh BUMN ke Freeport untuk menjajaki kemungkinan mereka di-engage sebagai vendor, kontraktor, serta pemasok barang dan jasa," katanya.
Yang ketiga, meneruskan usahanya melibatkan industri lokal dan membangun sumber daya manusia (SDM), termasuk di dalamnya bagaiman privatisasi dan mendorong pertumbuhan pasar modal.
"Keempat, Presiden memberikan kami pesan ini harus terus memperbaiki iklim investasi, tak saja mengundang investasi baru, tapi men-secure investasi yang sudah ada. Jadi, adalah logis apabila me-maintain dan memfasilitasi investasi yang sudah ada di sini," kata Sudirman.
Halaman Selanjutnya
"Setelah komunikasi intensif dan konsultasi pimpinan, kami bersama Freeport menjaga investasi jangka panjang yang nilainya belasan miliar dolar AS," kata Sudirman, kamis 8 Oktober 2015.
