Sumber :
- Dokumentasi Lantamal IV Tanjungpinang
VIVA.co.id
- Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL), Ade Supandi, mengungkapkan, merasa miris jika melihat perairan Indonesia yang minim perkapalan. Sejak era penjajahan Belanda, naluri masyarakat Indonesia beralih dari sektor maritim ke sektor perkebunan.
Padahal, menurutnya, untuk meningkatkan kembali sekaligus perkuat sektor Kemaritiman Indonesia harus diperkuat dengan memiliki armada kapal yang banyak. Hal itu dapat dijadikan strategi guna menggapai mimpi Indonesia untuk dapat mengembangkan sektor kelautan yang merupakan 70 persen dari luas wilayah Ibu pertiwi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Padahal, menurutnya, untuk meningkatkan kembali sekaligus perkuat sektor Kemaritiman Indonesia harus diperkuat dengan memiliki armada kapal yang banyak. Hal itu dapat dijadikan strategi guna menggapai mimpi Indonesia untuk dapat mengembangkan sektor kelautan yang merupakan 70 persen dari luas wilayah Ibu pertiwi.
"Untuk menghidupkan kembali aktivitas perairan, kita harus perbanyak kapal," ujarnya di Kantor Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Jakarta, Selasa, 22 Desember 2015.
Lebih jauh, Ade menceritakan, ketika bertugas di Selat Malaka, dia hanya melihat kapal-kapal Singapura yang melintas, dan sepi sekali kapal Indonesia. Artinya, aktivitas aktif malah ada di Singapura, sedangkan aktivitas aktif kapal Indonesia sangat jarang.
"Kita muter-muter jaga, tapi kan sepi. Kadang-kadang sedih juga, yang dilihat lagi-lagi kapal-kapal Singapura yang menyeberangi Selat Malaka," tuturnya.
Padahal, Ade memandang konsep tol laut yang sedang dikembangkan pemerintah sangat luar biasa. Konsep itu akan membawa banyak manfaat dan keuntungan, tentunya dengan ketersediaan kapal yang banyak.
Pihaknya berharap, potensi kekayaan laut negara bisa dimanfaatkan dengan dibangunkan banyak kapal di Indonesia. Sementara TNI AL siap menjaga seluruh aktivitas. (one)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Untuk menghidupkan kembali aktivitas perairan, kita harus perbanyak kapal," ujarnya di Kantor Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Jakarta, Selasa, 22 Desember 2015.
