Sumber :
- Istimewa
VIVA.co.id
- PT. Biro Klasifikasi Indonesia siap mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna membangun 3.500 kapal untuk nelayan seluruh Indonesia. Direktur Komersil BKI, Ibrahim Gause, mengungkapkan BKI terlibat dalam mendukung program KKP mulai dari perencanaan, pengawasan dan sertifikasi kapal.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"BKI dipercaya oleh KKP untuk terlibat pernggarapan proyek 3.500 kapal nelayan. Mulai dari perencanaan, pengawasan hingga sertifikasi kapal," ujar Ibrahim melalui pernyataan tertulis kepada Viva.co.id, Rabu, 30 Desember 2015.
Menurut Ibrahim, BKI yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak di bidang klasifikasi sangat berpengalaman di bidang proyek pembangunan kapal.
Maka dari itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan BUMN dalam program pengadaan kapal. Hal ini selaras dengan misi untuk menjadi poros maritim dunia dan sudah seharusnya program ini menjadi program nasional.
"Sudah seharusnya program pemerintah bersinergi dengan BUMN agar selaras misi utuk menjadi poros maritim dunia," kata Ibrahim
Untuk kelancaran program pemberian kapal untuk nelayan di seluruh Indonesia, BKI wajib memberikan sertifikasi kapal nelayan tesebut untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurutnya, dengan diperbarui kapal nelayan, produksi tangkapan ikan di laut bisa meningkat lebih baik.
BKI yang didirikan tahun 1964 merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan pemerintah untuk mengkelaskan kapal niaga berbendera
Indonesia sesuai keputusan Menteri Perhubungan Laut No 1/17/1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Kapal-kapal berbendera Indonesia untuk memiliki sertifikat klasifikasi kapal yang dikeluarkan oleh BKI.
Untuk tahun 2016 proyeksi pendapatan BKI non klasifikasi akan terus meningkat dengan adanya kerja sama proyek pembangunan kapal nelayan KKP.
“Maka itu kami optimis perusahaan dapat menargetkan angka Rp1 triliun lebih, dengan komposisi klasifikasi Rp350 miliar dan non klasifikasi Rp800 miliar,” ucapnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Maka dari itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan BUMN dalam program pengadaan kapal. Hal ini selaras dengan misi untuk menjadi poros maritim dunia dan sudah seharusnya program ini menjadi program nasional.
