- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA.co.id - Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, pendanaannya mayoritas dari investasi pemerintah China. Sementara pemerintah Indonesia, tidak menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk tidak ada jaminan pemerintah.
Saat groundbreaking kereta cepat di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasannya pembangunan ini tidak menggunakan APBN.
"Ini supaya tahu. Karena APBN akan kita titik beratkan pada pembangunan-pembangunan infrastruktur di luar Jawa," jelas Jokowi, Kamis 21 Januari 2016.
APBN lebih difokuskan, untuk infrastruktur yang ada di luar Jawa seperti tol Sumatera, kereta api Makassar-Manado, termasuk pembangunan kereta di Papua.
"APBN akan kita arahkan ke sana. Jangan sampai Jawa sentris lagi tapi Indonesia sentris. Ini yang ingin kita lakukan," katanya.
Jokowi mengatakan, kalau puluhan triliun dana APBN digunakan untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung, maka rakyat di luar Jawa akan mengeluh. Sebab, selama ini pembangunan di Jawa sudah sangat sering dilakukan, beda dengan di luar Jawa.
Dengan pendanaan lewat utang dari Bank Pembangunan China ini, Jokowi mengaku pemerintah bisa konsentrasi terhadap pembangunan infrastruktur di luar Jawa, seperti di Kalimantan, Papua, Sulawesi dan Sumatera.
Namun, dengan model investasi kereta cepat di mana mayoritas dimiliki pemerintah China, Presiden mengaku akan menerapkan hal serupa pada beberapa daerah. Sehingga, pemerintah tidak mengeluarkan uang sepeser pun tetapi pembangunan infrastruktur tetap ada.
"Dan untuk daerah-daerah yang lebih maju memang nantinya akan kita percayakan pada pola investasi pada BUMN," katanya.
