- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Simpang siurnya data dan jumlah angka pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dikeluarkan serikat pekerja dan meresahkan masyarakat, membuat pemerintah langsung mengambil sikap tegas.
Menyikapi isu gelombang PHK tersebut, pemerintah menggelar rapat koordinasi antarbeberapa kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Selasa 9 Februari 2016.
Di antaranya Kemenaker, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Kepala BKPM, Franky Sibarani, yang hadir pada rapat koordinasi, mengatakan maraknya pemberitaan jumlah dan data PHK yang dikeluarkan oleh serikat pekerja dan buruh memberikan dampak negatif.
"Itu (jumlah angka PHK yang dikeluarkan serikat pekerja) dampaknya kurang bagus juga," ujar Franky di kantor Kemenaker, Jakarta.
Franky menilai, data dan jumlah PHK yang dikeluarkan serikat pekerja dinilai berlebihan. Salah satunya soal adanya isu PHK di perusahaan milik Jepang lainnya, yaitu Yamaha dan Honda.
"Jadi, itu tentu timbulkan keresahan, dan saya yakin kita rapat untuk koordinasi, sehingga memberikan informasi benar disampaikan ke publik. Informasinya harus tepat dan terpercaya," ujar Frangky.
Menurutnya, hingga sampai saat ini tidak ada PHK di kedua pabrik tersebut. "Terkait dengan informasi sebelumnya (PHK) misalnya Honda, Yamaha, kita sudah konfirmasi tidak ada PHK. Kemudian Panasonic dan Toshiba. PHK Panasonic disampaikan 2.000 lebih, tetapi faktanya hanya 425 orang," ujarnya.
Dia meminta pernyataan jumlah PHK yang dilontarkan serikat pekerja, harus segera di koreksi. "Informasi yang sebelumnya itu kan banyak yang harus dikoreksi," katanya.
Ia menjelaskan, jika pihaknya tidak cepat-cepat mengoreksi data dan jumlah PHK yang dikeluarkan oleh serikat pekerja tersebut, dikhawatirkan bisa menimbulkan keresahan di mata masyarakat. (asp)
BKPM Gandeng Bank Mandiri untuk Tampung Dana Investor
Indonesia diyakini bakal terus kebanjiran investasi asing.
