- Anwar Sadat - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dinilai gagal mensejahterakan buruh dan rakyat kecil. Di dua tahun berjalannya pemerintahan Jokowi, beberapa kebijakan yang dikeluarkan justru malah membuat daya beli masyarakat menurun, kemiskinan dan pengangguran meningkat.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, kegagalan Jokowi tersebut antara lain disebabkan kembalinya rezim upah murah dengan terbitnya PP No 78/2015 tentang pengupahan yang dinilai merugikan buruh.
"Bahkan upah rata-rata buruh Indonesia lebih rendah dari Vietnam, Filipina, dan Thailand (data International Labour Organization,2014-2015)," ujar Said dikutip dari keterangan resminya, Rabu, 19 Oktober 2016.
Menurut dia, kegagalan tersebut juga tercermin dari maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di industri otomotif, elektronik, farmasi dan garmen, yang terjadi dalam tiga bulan terakhir. Tercatat pada periode Januari-Maret 2016 terjadi PHK sebanyak 36.268 buruh,
"Contoh lain adalah gagalnya pengadaan satu juta rumah buat buruh dan rakyat kecil yang hanya tercapai 30-40 persen saja. Dan membanjirnya jutaan TKA (tenaga kerja asing) dari China yang tidak terampil yang melanggar UU," ujarnya menambahkan.
Selain itu, terus bertambahnya utang Indonesia saat ini mengingatkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Proyek-proyek mercusuar pun, seperti kereta cepat Jakarta- Bandung, terus didorong tanpa ada kejelasan yang pasti.
"Akhirnya dalam dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi buruh ingin mengatakan selamat datang pemerintah orde baru jilid dua yang penuh pencitraan dengan slogan kerja kerja kerja.”
(mus)
