Tiga Menteri Kunjungi Perusahaan Pertahanan dan Keamanan

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Lucky Aditya

VIVA.co.id – Tiga menteri kabinet kerja Presiden Joko Widodo mengunjungi PT Sari Bahari di Malang, Jawa Timur, Kamis, 5 Januari 2017. Tiga menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basoeki Hadimoeljono, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution.

Ikuti Arahan Jokowi, KSAL: Alutsista TNI AL 70 Persen Buatan Dalam Negeri

PT Sari Bahari adalah perusahaan yang memiliki bisnis dalam industri pertahanan dan keamanan. Perusahaan ini memproduksi aneka jenis bom dan roket, untuk bahan peledak bekerjasama dengan PT Dahana.

Darmin mengatakan, perusahaan yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan sangat jarang di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi beberapa bom untuk alutsista salah satunya untuk pesawat sukhoi. "PT Sari Bahari ini kan sesuatu yang jarang di Indonesia. Padahal kita alutsista selalu impor. Kita lihat seperti apa kemampuam kapasitas produksinya, sehingga kita bisa bicara ke pemerintah," kata Darmin Nasution.

Mengintip Kemahiran Prajurit Skadron Teknik 042 TNI AU Upgrade Jet Tempur F-16 untuk Hadapi Musuh

Menurut Darmin, jika produksi PT Sari Bahari seperti bom, misil, roket dan peluru kendali tidak mampu diserap oleh Indonesia, pemerintah akan mengupayakan untuk ekspor.

Namun menurut Darmin penjualan senjata harus melihat beberapa aspek. "Kalau tidak bisa diserap di dalam negeri ya ekspor. Cuma kalau senjata tidak selalu urusan komersil murni selalu ada hubungan di luar itu, termasuk ekonomi dan keamanan," ujar Darmin.

Gatot: Pengadaan Alutsista Rp1,7 Kuadriliun Wajar Cenderung Kecil

Sementara itu, CEO Sari Bahari, Ricky Hendrik Egam, mengharapkan dukungan total dari pemerintah. Sebab menurutnya sebagai badan usaha milik swasta, pangsa pasar perusahaanya cuma lokal.

"Ya memang kita ekspor tapi itu sekali-kali paling utama adalah TNI. Kita harapkan pemerintah turut mengembangkan bersama-sama, supaya kita tahu apa yang diinginkan oleh pembeli kita. Seperti apa bom yang diinginkan pertahanan kita," kata Ricky.

"Kalau ada permintaan (ekspor), kemudian diizinkan pemerintah kenapa tidak. Tapi prinsip kita mengutamakan kebutuhan dalam negeri," ujarnya.

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya