- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id – Pemerintah terus berupaya menyalurkan subsidi secara tepat sasaran. Salah satu program yang tengah diuji coba, yakni melalui subsidi elpiji tiga kilogram, dengan cara distribusi tertutup.
Pilot project program ini telah dijalankan di Tarakan, Kalimantan Utara. Program ini dilaksanakan dengan pemanfaatan kartu semacam uang elektronik (e-money) yang dikerja samakan dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, Setyorini Tri Hutami mengatakan, sistem subsidi seperti ini tengah dikonsolidasikan dengan Kemensos menggunakan satu kartu, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Verifikasi masyarakat yang berhak untuk mendapatkan kartu tersebut terus dilakukan.
"Yang berhak, ada 40 persen dari masyarakat (Indonesia). Ada miskin dan rentan miskin, ada sekitar 26,7 juta sekian," kata Setyorini, saat ditemui di Hotel Shang Ri La, Jakarta, Selasa 17 Januari 2017.
Ia mengatakan, pilot project subsidi tertutup elpiji 3 kg di Tarakan, Kalimantan Utara itu baru dijalankan pada satu kecamatan. Karenanya, hasil evaluasi akan dilanjutkan setelah tiga kecamatan lainnya selesai.
"Hasil evaluasi sudah jalan di satu kecamatan, tetapi kan kemudian ada kebijakan ini melalui Kemensos, yang satu kartu itu. Karena itu, kita belum melanjutkan di tiga kecamatan lain," kata dia.
Verifikasi
Rini sapaan akrabnya, mengatakan, pihaknya masih melakukan verifikasi pendataan, karena masih ada ketidaksinkronan antara data yang diperoleh dari Kemensos.
"Data di Kemensos yang miskin dan rentan miskin itu tidak sebanyak yang ada di Tarakan, seperti listrik akan diverifikasi dulu," tuturnya.
Adapun total subsidi elpiji 3 kg pada tahun ini, pemerintah mengganggarkan sekitar Rp20 triliun. Anggaran ini akan diupayakan tersalur tepat kepada masyarakat yang benar-benar butuh,
"April kita coba mulai di wilayah tertutup, seperti Bali, Batam, Lombok, Bangka, dan itu kita akan koordinasi dulu dengan pemerintah daerah, juga tergantung kesiapan perbankan," ujar Rini.
Ia juga mengungkapkan alasan, mengapa pemerintah belum melakukan uji coba sistem subsidi tertutup ini di pulau Jawa. "Karena datanya banyak banget, untuk membagikan kartu kan butuh waktu by name by addres," katanya. (asp)
