- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, pertumbuhan energi saat ini lebih baik ketimbang pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, diyakinkan krisis energi tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan ketersediaan energi sebagai kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.
"Energi menjadi concern semua orang, energi di Indonesia menjadi salah satu bagian dari kebutuhan dasar. Bayangkan kalau hari ini tidak ada BBM (bahan bakar minyak), tidak ada listrik mungkin harus jalan kaki atau maksimal naik sepeda. Karena itu, energi memiliki peran strategis," kata Rida dalam diskusi Economic Outlook 2017 di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa 31 Januari 2017.
Sebagai regulator, lanjut Rida, pemerintah terus mengupayakan peningkatan peran energi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di samping peran energi sebagai kebutuhan dasar.
"Pertumbuhan ekonomi sangat berkorelasi dengan energi, meskipun pertumbuhan ekonomi diprediksi ke depannya masih agak lamban karena global, tapi pertumbuhan energi masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi. Artinya, pada saatnya, BBM atau listrik itu akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Rida melanjutkan, dengan meningkatnya suplai energi, baik bersumber dari energi fosil maupun energi baru dan terbarukan, itu dapat berpengaruh dalam meningkatkan pendidikan yang lebih baik ke depannya.
"Energi juga meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan dan pada saatnya akan meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah mencanangkan dapat menerangi 2.519 desa di Indonesia yang masih gelap gulita. Akses listrik untuk menerangi pedesaan itu ditargetkan terealisasi pada 2019.
"Itu juga menyangkut aspek keadilan. Karena, di beberapa tempat, ada 2.519 desa sampai saat ini belum teraliri listrik setelah 71 tahun kita merdeka. Itu yang membuat kita mencanangkan program 2.500 desa untuk diterangi sampai 2019," tuturnya. (art)
