- VIVA.co.id/M. Ali. Wafa
VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, akan menerbitkan regulasi baru untuk menekan tingginya harga gas. Aturan itu berupa penentuan tingkat margin, atau keuntungan yang diperoleh oleh trader dan produsen gas.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengatakan, aturan tersebut masih dalam tahap finalisasi. Intinya, aturan itu akan mengatur keuntungan dari produsen hingga pedagang gas dalam proses pendistribusiannya.
Sebab, lanjut dia, selama ini tidak ada aturan khusus yang mengatur keuntungan dari pengusaha gas. Sehingga, pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan menyebabkan harga gas yang begitu tinggi.
"Margin-nya maksimal tujuh persen. Kan, kalau sekarang, tidak ada aturan. Jadi, di margin trading ada yang ambil banyak ada yang sedikit. Nah, itu kita batasi," ujarnya ditemui di sela rapat kerja Komisi VII DPR RI, Kamis 30 Maret 2017.
Wirat mengungkapkan, perdagangan gas hingga sampai kepada end user, yaitu pelaku industri melalui tahap yang berlapis-lapis. Karena itu, pengaturan margin, atau keuntungan diperlukan untuk menekan harga gas.
"Trading sekarang kan, bisa berlapis-lapis. Nah, nanti total dari Hulu ke end user itu, tujuh persen (margin keuntungan). Nanti, ada 10 lapis misalnya nanti tinggal dibagi saja," tambahnya.
Ia melanjutkan, saat ini, ada sekitar 60 perusahaan trader, atau calo gas di Indonesia, namun hampir semuanya tidak mempunyai infrastruktur. Mekanisme penyaluran gas melalui trader tersebut menjadi salah satu faktor mahalnya harga gas di Tanah Air.
Wirat melanjutkan, jika penerapan aturan teranyar ini sudah berjalan, ditargetkan bisa menciptakan efisiensi. "Yang jelas ada efisiensi, kalau di grafik kelihatan sekali yang tadi harga gasnya tinggi bisa diturunkan," kata dia. (asp)
