Tahun Ini, PLN akan Listriki Ratusan Desa Papua dan Maluku

Ilustrasi listrik masuk desa
Sumber :
  • instagram.com/pln.kalselteng/

VIVA.co.id – Direktur bisnis regional Maluku dan Papua PT Perusahaan Listrik Nasional, Haryanto WS mengatakan, tahun ini PLN tengah memulai pengerjaan untuk melistriki 365 desa di wilayah Papua dan Papua Barat. Sementara itu, di wilayah Maluku dan Maluku Utara sebanyak 119 desa.

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 2021 Tak Capai Target

Sepanjang 2016, PLN telah melistriki 96 desa untuk wilayah Papua dan Papua Barat, serta sebanyak 34 desa untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara.

“PLN berkonsentrasi untuk mempercepat program listrik desa. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah, untuk pemenuhan kebutuhan kelistrikan seluruh masyarakat," ujarnya di kantor pusat PLN, Jakarta, Selasa 25 April 2017.

Kesiapan Masyarakat dan Infrastruktur Jadi Syarat Pemanfaatan EBT

Menurutnya, tantangan besar dalam melistriki desa di daerah Maluku dan Papua, yaitu kondisi geografis yang berat terdiri dari pegunungan dan kepulauan. Banyak daerahnya terisolasi, dan minim akses transportasi, karena banyaknya lahan berupa hutan dan rawa, serta cuaca yang ekstrem.

Selain itu, lanjutnya, pada kuartal pertama 2017, PLN juga telah berhasil mengoperasikan marine vessel power plant Yasin Bey 60 megawatt (MW), yang menyuplai listrik untuk sistem Ambon.

PLN Janji Bangun Pembangkit EBT Usai Proyek 35 Ribu MW Selesai

"Adanya penambahan ini, artinya Maluku saat ini memiliki cadangan daya sebesar kurang lebih 70 MW. Dengan adanya daya ini maka terbuka luas kesempatan bagi para investor untuk mengembangkan bisnisnya di Ambon, sehingga meningkatkan perekonomian warga setempat," tuturnya.

Sementara itu, kata Haryanto, terkait program 35 ribu MW, regional Maluku dan Papua mendapat alokasi sebanyak 1.000 MW. Untuk pembangunan transmisi, PLN telah menyelesaikan sepanjang 274 kilometer sirkit, dan sebanyak 100 megavolt ampere gardu induk telah berhasil diselesaikan.

"Tantangan terbesar yang kami alami dalam pembangunan ini, yakni perizinan dan pembebasan lahan. Tentu dengan dukungan pemerintah setempat, pemangku kepentingan, serta peran masyarakat, kami yakin masalah ini akan teratasi," tuturnya. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya