- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah berupaya menggabungkan perusahaan pelat merah di sektor yang sama dalam satu induk usaha. Salah satunya adalah BUMN yang bergerak di sektor minyak dan gas yang terdiri atas PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Pembentukan induk usaha atau holding perusahaan migas ini telah direncanakan sejak awal masa kepemimpinan Menteri BUMN, Rini Soemarno. Bahkan, awalnya ditargetkan akan terbentuk pada 2016. Namun hingga kini, faktanya masih belum terbentuk.
Menanggapi hal itu, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Dilo Seno Widagdo, menyatakan, perseroan sangat sepakat dengan pembentukan holding migas.
"Saya kok kurang sepaham kalau PGN (disebut) menolak, faktanya di level operasional itu sudah banyak kami sinergikan," kata Dilo di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 27 April 2017.
Ia bersama Direktur Gas Pertamina, Yenni Andayani pernah dipanggil oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan yang membahas pengoperasian gas di Duri dan Dumai. Pada kesempatan itu, percakapan tidak berlangsung lama, lantaran kedua pihak sudah memahami persoalan di lapangan dan sering berinteraksi mengenai permasalahannya.
"Kami memang sedang berproses, jadi mungkin di tataran operasional itu lebih tertata. Kalau holding, saya serahkan kepada ahlinya yaitu Kementerian BUMN. Kami yang jelas punya tugas agar gas bumi ini harganya terjangkau bagi masyarakat, itu saja," ujar dia. (art)
Serikat Pekerja: Holding Pertamina Langgar UUD 1945
SK Dirut Pertamina memberikan ruang Pertamina menuju privatisasi
