- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penerimaan pegawai negeri sipil akan diperketat. Hal itu, merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo, agar menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya.
Hal ini dilatarbelakangi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, khususnya untuk gaji pegawai.
Bahkan, Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, mengungkapkan, ada 131 daerah baik kabupaten, atau kota yang APBD-nya, sebanyak 50 persen lebih hanya untuk belanja pegawai.
"Presiden minta, agar proses rekrutmen PNS dilakukan selektif sesuai kebutuhan dan fungsinya. Ini tugas kami semua (jajaran Menteri)," kata Ani di kantornya, Jumat 12 Mei 2017.
Dia mengatakan, pihaknya juga telah mendiskusikan hal ini dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Asman Abnur. Menurut Ani, keseimbangan APBN perlu dijaga, lantaran kondisi perekonomian yang cenderung tak menentu.
"Karena fleksibilitas APBN, APBD harus dijaga, karena kondisi ekonomi tidak selalu berjalan smooth (mulus). Kami harus antisipasi situasi," tutur dia.
Sebelumnya, Ani mengatakan, ada sebanyak 131 daerah kabupaten kota pada tahun lalu yang belanja pegawainya melebihi 50 persen dari APBD. Seharusnya, anggaran itu dapat digunakan untuk program pembangunan dan utamanya untuk melayani masyarakat. (asp)
Kemenkeu Catat Aset Tanah PTNBH Senilai Rp161,30 Triliun
Untuk nilai BMN berupa tanah di 12 PTNBH. Jenis aset PTNBH terbagi menjadi dua yang salah satunya tanah.
