- Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu meresmikan pembangunan hunian vertikal murah bagi para buruh dan pekerja di Kelurahan Semua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Buruh yang ingin mendapatkan rumah tersebut, cukup dengan membayar uang muka atau down payment satu persen.
Sebagian kalangan pun membandingkan program kepala negara, dengan program uang muka nol persen yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, selama masa kampanye dalam beberapa bulan terakhir.
Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, menilai, program yang diusung Presiden Joko Widodo jauh lebih realistis dibandingkan dengan pengenaan uang muka nol persen yang diusung calon pemimpin Ibu Kota tersebut. Pemerintah memiliki alasan tersendiri mengenai hal tersebut.
"Untuk sementara ini, (idealnya) ya (DP) satu persen," kata Mardiasmo, saat ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa 16 Mei 2017.
Menurut Mardiasmo, dengan dikenakan uang muka, maka masyarakat bisa mempunyai rasa memiliki atas rumah yang diakusisi dengan jerih payah. Sementara itu, apabila pembelian rumah tidak dikenakan uang muka sepeser pun, justru akan berpengaruh terhadap psikologis pembeli rumah.
"Kalau tanpa uang muka, akadnya plang juga. Bagaimana pun masyarakat perlu ada kontribusi, tidak nol persen juga. Tetapi, semakin kecil (DP yang dikenakan), semakin daya beli masyarakat bisa tercapai," katanya.
Pemerintah, kata Mardiasmo, terus berupaya melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui program pembangunan satu juta rumah, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan akses rumah yang terjangkau, sehingga bisa menopang kehidupannya ke depan.
"70 tahun merdeka, 70 persen masyarakat belum menikmati kue pembangunan. Maka, supaya mereka bisa mendapatkan perlindungan bentuk rumah bisa layak dihuni, disesuaikan dengan kemampuan," katanya. (one)
