Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Selasa, 16 Mei 2017 | 19:35 WIB
  • Jerman Komitmen Investasi Panas Bumi Rp4,4 Triliun

  • Oleh
    • Jujuk Ernawati,
    • Fikri Halim
Jerman Komitmen Investasi Panas Bumi Rp4,4 Triliun
Photo :
  • ANTARA FOTO/Adwit B Pramono
Ilustrasi/Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

VIVA.co.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPP) atau Bappenas menyatakan, kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa dalam pembangunan berkelanjutan terus ditingkatkan. Namun, dalam pembangunan infrastruktur, kerja sama selama ini dilakukan melalui anggota negara Uni Eropa secara bilateral.

Deputi bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas, Kennedy Simanjuntak mengungkapkan, kerja sama pembangunan infrastruktur telah dijajaki dengan berbagai negara anggota Uni Eropa. Salah satu kerja sama konkret bersama Jerman dengan nilai investasi sebesar 300 juta euro atau Rp4,4 triliun di sektor panas bumi.

"Kalau Jerman fokusnya kepada geothermal (panas bumi). Jadi ada komitmen 300 juta Euro, untuk komitmen lima tahun tapi proyeknya yang belum dapat untuk investasi. Komitmennya sudah lima tahun lalu kita tanda tangani," kata Kennedy ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017.

Dia mengatakan, selain dengan Jerman, kerja sama juga dilakukan dengan Inggris hingga Hongaria. Hanya saja, yang paling aktif melakukan kerja sama dengan Indonesia adalah Jerman dan Inggris.

"Yang paling aktif Jerman sama Inggris. Hongaria juga mau tapi proyeknya belum dapat, kalau Inggris itu tertarik skema B to B (Business to Business)," ujar dia.

Dengan gencarnya pembangunan infrastruktur yang digenjot oleh pemerintah, kerja sama bilateral disebut penting untuk dilakukan. Yang tak kalah penting adalah bagaimana terus meningkatkan diskusi dengan negara anggota Uni Eropa.

"Jadi kalau kerja sama infrastruktur memang per negara. Member state dari Uni Eropa. Ini kan juga bisa untuk platform diskusi. Jadi kan enggak mungkin investor mau di semua tempat. Kalau infrastuktur kan, ada misalnya satu negara tidak mau, negara lain mau," ujar dia. (ase)