Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Rabu, 17 Mei 2017 | 16:33 WIB
  • Gubernur Ganjar Restui Ganjil-Genap Saat Mudik, Asal...

  • Oleh
    • Raden Jihad Akbar,
    • Dwi Royanto (Semarang)
Gubernur Ganjar Restui Ganjil-Genap Saat Mudik, Asal...
Photo :
  • Fajar Sodiq/Solo
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

VIVA.co.id –  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat melakukan simulasi rencana pemberlakuan ganjil genap di jalan Tol pada saat musim mudik lebaran 2017. Simulasi itu penting untuk melihat seberapa efektifi aturan itu jika diterapkan.

"Saya masih pengen kajiannya tuntas dulu. Apakah nanti cukup bisa efektif dilaksanakan itu. Saya meminta coba simulasinya. Lebih banyak apa sedikit, mengganggu atau tidak, " kata Ganjar di Semarang, Rabu, 17 Mei 2017.

Menurut Ganjar, simulasi dan kajian tuntas itu penting dilakukan mengingat semakin dekatnya momen arus mudik. Terlebih, belum diketahui pasti data plat ganjil dan genap kendaraan yang bertolak ke wilayahnya. Pemerintah Juga belum punya data pasti berapa kendaraan yang akan meninggalkan ibu kota saat mudik nanti.

"Kami mesti melihat berapa yang genap berapa yang ganjil saat itu dan mereka liburnya kapan. Kan ini berkaitan dengan masa libur orang ya," ujarnya. 

Meski demikian, Ganjar mengaku mendukung kebijakan itu jika memang kajian telah dilakukan secara matang. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) dan Korlantas Mabes Polri diminta untuk melakukan simulasi ini secepat mungkin.

"Ini yang mesti di pertimbangkan saja. Kalau kajian bagus ya kami dukung," imbuh mantan anggota DPR itu.

Saat ini, Kementerian Perhubungan masih mengkaji aturan ganjil genap di Jalan tol saat mudik nanti. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi optimistis, penetapan aturan ganjil genap itu, akan mengurangi kepadatan kendaraan hingga 20 persen saat mudik lebaran. 

"Kalau bisa diterapkan mungkin 20 persen (berkurangnya kendaraan) bisa tercapai," katanya.

Namun demikian, Budi mengaku kebijakan ini harus benar-benar dikaji dengan baik. Jangan sampai para pengguna jalan malah justru merugi dengan aturan tersebut. Sehingga sosialisasi bisa dilakukan dengan massif.

"Yang paling kita khawatirkan sosialisasinya itu tidak masif, nah kalau tidak masif itu, mengakibatkan orang merasa dirugikan. Kalau orang merasa dirugikan, malah lebih macet, dia enggak bisa jalan gitu," kata dia.