- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Pemerintah akhirnya merampungkan Revisi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 mengenai skema pembiayaan kereta api ringan atau Light Rail Transit Jakarta-Bogor-Depok Bekasi. Dalam dua minggu ke depan, otoritas perhubungan akan menerbitkan aturan tersebut dalam dua minggu ke depan.
“Feeling saya dua minggu sudah selesai semua. Dari pembicaraan saya dengan lembaga keuangan dalam dan luar negeri, mereka antusias sekali,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jakarta, Jumat 19 Mei 2017.
Budi menjelaskan, revisi payung hukum tersebut mengubah skema pendanaan proyek, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping itu, opsi untuk menggunakan pendanaan melalui perbankan nasional maupun asing pun dibuka.
Pemerintah menurutnya sadar bahwa pembangunan proyek tersebut tidak bisa hanya mengandalkan kas keuangan negara. Karena itu, dibutuhkan peran para pemangku kepentingan terkait untuk ikut serta mendanai. Apalagi, pemerintah menargetkan proyek tersebut bisa beroperasi penuh pada 2018 mendatang.
“Saya akan rapat dengan KAI (Kereta Api Indonesia) dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Jadi saya siapkan, apa saja desain, syarat-syarat, cara pembayaran yang bisa diberikan, agar nanti konsultan bisa meramu itu dan akan ada memo dari KAI untuk mendapatkan dana,” katanya.
Budi menegaskan, proyek tersebut menjadi prioritas pemerintah karena mampu memperkuat konektivitas moda transportasi Ibu Kota. Apalagi, keberadaan mobil pribadi di wilayah Ibu Kota saat ini sudah mencapai 172 persen, atau berbanding terbalik dengan jalan yang tersedia hanya 42 persen.
“Kereta ini menjadi harapan baru, agar kita bisa melakukan percepatan di daerah-daerah. Sebagai contoh, Sulawesi Selatan sudah ada sepenggal. Kami sudah redefine akan selesaikan 80 kilometer pertama untuk men-supply ke pelabuhan. Dan itu bisa komersial,” tegasnya.
Sebagai informasi, secara garis besar, LRT Jabodebek akan dibiayai melalui Penyertaan Modal Negara senilai Rp9 triliun. Jumlah tersebut akan diberikan masing-masing kepada PT Adhi Karya sebesar Rp1,4 triliun, dan PT Kereta Api indonesia sebesar Rp7,6 triliun. Sementara sisanya, melalui pinjaman dari perbankan.
