BBM Satu Harga Seharusnya Tak Bebani Pertamina

Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id – Penerapan harga Bahan Bakar Minyak yang sama di wilayah terpencil dan kota besar di Indonesia dinilai tidak akan membebani Pertamina. Perusahaan plat merah tersebut dinilai juga tidak perlu menambah biaya distribusi khusus.

Pertamina Resmikan 9 Titik Penyalur BBM 1 Harga di Papua dan Maluku

Hal itu disampaikan oleh mantan Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto. Ia mengatakan, Pertamina di masa kepemimpinannya telah merancang biaya distribusi BBM ke 148 Kabupaten seperti diatur Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 36 Tahun 2016, dan tidak buat anggaran membengkak.

Konsumsi BBM di 148 kabupaten sasaran yang tidak sebanyak daerah-daerah lainnya juga dinilai membuat Pertamina tidak perlu menambah biaya distribusi khusus, melainkan mengalihkan sebagian biaya distribusi dari daerah lain yang terdekat.

Menteri ESDM Resmikan 17 Titik BBM Satu Harga, Ini Lokasinya

"Cost untuk distribusi ke daerah terluar itu masih dipikul secara keseluruhan untuk distribusi secara keseluruhan. Karena porsinya kan kecil," ujar Dwi di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 22 Mei 2017.

Selain itu, Dwi juga meyakini subsidi khusus tak diperlukan Pertamina untuk melaksanakan program. Sebab, Pertamina memiliki strategi supaya anggaran yang sudah ada dioptimalkan untuk juga bisa membiayai program.

Menteri ESDM Target Wujudkan 584 Titik BBM Satu Harga Sampai 2024

"Tidak diperlukan subsidi tersendiri untuk itu, karena memang ada dalam proses manajemen Pertamina secara keseluruhan. Jadi tercover dengan hal-hal yang lain," ujar Dwi.

Dengan demikian, Dwi menyampaikan, dengan besaran subsidi yang sudah ada, target pemerintah untuk menyalurkan subsidi secara tepat sasaran juga tercapai. 

Alih-alih dinikmati masyarakat perkotaan yang selama ini sudah mengonsumsi BBM dengan harga lebih terjangkau, subsidi kini menjangkau masyarakat wilayah terpencil yang selama ini terpaksa membeli BBM dengan harga lebih mahal.

"Arahan Bapak Presiden begitu. Supaya masyarakat lebih mandiri, dan subsidi itu kan diarahkan kepada pihak, person (orang) yang memang membutuhkan," ujar Dwi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya