- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA.co.id – Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menggairahkan usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia. Meski difasilitasi agar cepat berkembang, ada sejumlah kendala yang membuat perkembangan UMKM berjalan lambat.
Kendala itu, di antaranya, ialah dalam hal pembukuan. Di Kota Surabaya, Jawa Timur, misalnya, dari seluruh UMKM yang ada hanya sebagian kecil yang terbilang bagus pembukuan usahanya. Sebagian banyak menjalankan usahanya secara tradisional.
"Hanya sepuluh persen (UMKM yang membukukan usaha), 90 persen belum tertata usahanya," kata Pemimpin Sentra Kredit Kecil Bank Negara Indonesia Surabaya, Hasan Supriadi di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 23 Mei 2017.
Dia mengungkapkan, bank-bank pelat merah saat ini terus melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM agar memahami pentingnya pencatatan keuangan dari usahanya. Namun, hal tersebut membutuhkan proses yang tidak sebentar.
"Masih banyak yang belum membuat neraca, laporan keuangan dan rugi-laba, terutama usaha mikro," kata Hasan.
Pembukuan, tutur dia, penting agar pelaku UKM mengetahui sehat dan berkembang atau tidaknya usaha mereka. Itu juga berpengaruh pada kelaikan memperoleh kredit modal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank.
"Karena dari laporan keuangan, bank itu sudah tahu usaha ini layak atau tidak dapat pinjaman," ujar Hasan.
Sementara itu, Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia cabang Sumenep, Intan mengakui, pelaku UMKM selama ini memang banyak yang buta akan informasi dan pengetahuan soal pembukuan.
Karena itu, menurut dia, pendampingan untuk mengembangkan laporan keuangan yang dilakukan oleh instansi terkait sangat dibutuhkan. "Karena itu, kami senang karena sekarang BNI tidak hanya memberikan kredit, tapi juga pendampingan hingga kami bisa dan maju," ujarnya.
