Hal yang Perlu Dibangun, Jika Ibu Kota Pindah dari Jakarta 

Pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia di Monumen Nasional
Sumber :
  • REUTERS/Darren Whiteside

VIVA.co.id – Sejumlah hal perlu dibangun pemerintah pusat jika wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke kota lain dilaksanakan. Hal itu diakui dapat mendukung optimalnya penyelenggaraan pemerintah di Ibu Kota baru tersebut.

Haru, Maxime Bouttier Ungkap Kebaikan Luna Maya untuk Keluarganya

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan hal yang perlu dibangun lebih awal tentunya adalah fasilitas perkotaan penunjang penyelenggaraan pemerintahan negara beserta kehidupan warganya.

"Kalau fasilitas apa saja (yang harus dibangun), yang pasti ya fasilitas perkotaan yang standar. Transportasi massal, drainase, perumahan," jelas Basuki di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 5 Juli 2017.

Warga Jakarta Mesti Cetak Ulang KTP Gegara Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur

Menurut dia, fasilitas itu minimal perlu dibangun guna menjadi pusat administrasi negara. Terlebih Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintah pusat ada 900 ribu orang sehingga perlu perumahan dan kehidupan perkotaan. 

"Ya, minimal itu harus ada perumahannya, tapi kalau perumahan tok, kehidupan perkotaannya mesti dari mana? Ya pasti harus ada (fasilitas) komersilnya," ujar Basuki.

Di Rapat Paripurna, Demokrat dan PKS Minta Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota

Meski demikian, Basuki menyampaikan, Kementerian PUPR saat ini belum memiliki peran dalam upaya merealisasikan wacana yang baru belakangan kembali menghangat itu.
 
Adapun lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan kajian pelaksanaan wacana adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Sekarang kan baru pada tahap (menentukan) kenapa harus pindah," tegasnya.

Menurut Basuki, Kementerian PUPR selanjutnya baru akan menentukan aspek teknis pemindahan Ibu Kota jika kajian rampung serta disetujui Presiden RI Joko Widodo. 

Ada pun, aspek-aspek itu mencakup penentuan biaya pembangunan atau pembenahan infrastruktur, penyusunan tata ruang, serta penentuan target penuntasan persiapan suatu daerah menjadi Ibu Kota baru.

Basuki memperkirakan persiapan paling awal pemindahan Ibu Kota baru bisa terlaksana pada 2018 jika pemerintah pada akhirnya memutuskan bahwa Ibu Kota memang harus dipindah.

"Mungkin 2018 baru dimulai desainnya. Makanya sisanya di Bappenas ini. Kalau 'yes', berarti nanti akan ada disampaikan ke Pak Presiden. Kalau yes, 2018 baru mulai ada kegiatan menuju ke arah detailnya," ujar Basuki.
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya