VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat menilai, beban utang Indonesia yang telah mencapai Rp3.672 triliun merupakan peringatan keras bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Posisi utang tersebut, diharapkan menjadi perhatian pemerintah.
“Istilahnya, beban keuangan kita sudah lampu kuning,” kata Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, di Jakarta, Selasa 11 Juli 2017.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah hingga akhir Mei 2017 mencapai Rp3.672 triliun, atau telah meningkat Rp1.067,4 triliun sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014.
Merinci lebih jauh, utang jatuh tempo pemerintah pada 2018 mencapai Rp300 triliun, sementara pada tahun 2019 mencapai Rp420 triliun. Sehingga, total utang pemerintah yang harus dibayarkan mencapai Rp810 triliun.
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 pun diharapkan mampu memberikan sebuah rancangan kas negara yang jauh lebih kredibel, sehingga mampu menjaga defisit di level aman, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Keuangan Negara.
“Jangan sampai kita terjebak pada gali lubang, tutup lubang. Ini statement Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), yang kami pegang,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya menyebut, jika belanja pemerintah berhasil terserap 100 persen, maka defisit anggaran bisa mencapai 2,92 persen terhadap produk domestik bruto, atau hampir mendekati ketentuan dalam UU Keuangan Negara.
Namun dengan asumsi tren penyerapan belanja pemerintah yang tidak pernah sepenuhnya terserap, maka pemerintah menegaskan masih bisa menjaga posisi defisit di angka 2,67 persen. (one)
