- raudhatul zannah/viva
VIVA.co.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengusulkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp26 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017. Dari total dana yang diusulkan, Rp7 miliar untuk kajian cepat pemindahan Ibu Kota.
Demikian disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa 11 Juli 2017. Permintaan tambahan anggaran rupiah murni ini pun telah diajukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Selain rencana pemindahan Ibu Kota, penambahan itu pun diperuntukkan bagi penyempurnaan sistem aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), fasilitas penyempurnaan KRISNA melalui peningkatan layanan dukungan operasional, dan peningkatan hubungan kerjasama internasional.
“Tambahan anggaran ini untuk memastikan kajian yang sedang dilakukan komprehensif, sehingga bisa mendukung perencanaan yang matang,” kata Bambang.
Meskipun mengajukan permohonan menambah porsi anggaran, Bappenas tetap melakukan efisiensi anggaran belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017. Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan, total anggaran rupiah murni yang dihemat mencapai Rp49,1 miliar.
Efisiensi belanja barang tersebut, kata Bambang, mencakup perjalanan dinas, paket meeting, honorarium tim kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, sampai dengan belanja operasional dan non operasional lainnya.
“Efisiensi diutamakan di pos perjalanan dinas, paket meeting, dan belanja operasional dan non operasional lainnya,” ujarnya. (asp)
Bappenas Bantah Rumor Peleburan KPK dengan Ombudsman
Bappenas membantah kabar yang menyebut bahwa pihaknya tengah membahas rencana peleburan antara KPK dan Ombudsman. Pemerintah memperkuat infrastruktur antikorupsi.
