- VIVA.co.id/Romys Binekasri
VIVA.co.id – Bank Dunia menilai penerimaan pajak Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangganya se-kawasan. Bahkan, pemerintah Indonesia selama ini dianggap baru mampu memungut kurang dari 50 persen potensi penerimaan yang bisa dimanfaatkan.
“Pemungutan pajak di Indonesia lebih rendah dari Filipina, yang 13,6 persen. Rasio pajak Indonesia terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dari 11,4 persen menjadi sekarang 10,4 persen,” kata Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, Jakarta, Selasa 25 Juli 2017.
Kim menilai, reformasi perpajakan yang saat ini digencarkan pemerintah mampu memberikan dampak lebih terhadap rasio penerimaan pajak. Meskipun tidak signifikan, namun reformasi pajak merupakan langkah konkret untuk menggenjot penerimaan.
Apalagi, lanjutnya, kurangnya pendanaan infrastruktur dari pemerintah, tak lepas dari tidak teroptimalisasinya penerimaan pajak selama ini. Di tengah kondisi global yang masih belum menentu, maka penerimaan pajak dari para wajib pajak menjadi sumbangan penting.
“Saya tahu Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan sangat komitmn. Kami dukung ini. Reformasi pajak dapat meningkakan kembali rasio pajak Indonesia,” katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam kesempatan yang sama, menyebut era pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan. Maka, tidak ada cara lain selain memobilisasi sumber daya yang dimiliki.
“Semalam DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) baru menyetujui Perppu AEoI. Indonesia berusaha meningkatkan mobilisasi domestiknya tanpa menicptakan ketidakstabilan dunia usaha,” katanya. (ren)
IHSG Menguat Ditopang Capaian Penerimaan Pajak, tapi Dihantui Pelemahan Rupiah
Indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 18 poin atau 0,25 persen di level 7.291 pada pembukaan perdagangan Kamis, 28 Maret 2024.
