- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan proses negosiasi antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah masih terus berjalan. Lobi-lobi terus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait dengan perubahan status PT Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Luhut menjamin, pemerintah saat ini tak bisa lagi didikte oleh perusahaan mana pun. Prinsip ini dilakukan beriringan dengan sikap pemerintah yang tetap mendorong investasi di tanah air.
"Kita masih tetap firm pada posisi kita. Kita tuh ingin semua investasi dengan baik tapi enggak mau didikte, siapa saja itu. Kita menghormati semua ketentuan-ketentuan yang ada," kata Luhut di kantornya, Kamis 3 Agustus 2017.
Luhut pun mengklaim negoisasi yang dilakukan pemerintahan Jokowi berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Dia pun berjanji akan membuat proses negosiasi apapun menjadi transparan.
"Kita tidak mau lagi, mungkin ya pada waktu yang (Pemerintahan) lalu kita bisa di begini dan di begitu, Tapi sekarang semua kita buat transparan," ujar dia.
Sepanjang proses negosiasi saat ini, Luhut mengaku tak menemukan adanya proses yang aneh. Pun setelah kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ke Amerika Serikat belum lama ini.
Luhut pun menegaskan, Freeport harus menyepakati ketentuan seperti pembangunan smelter yang ditetapkan sampai tahun 2022, divestasi saham sampai 51 persen dan lain-lain.
"Harus ikut, mesti ikut dong, kan sudah Undang-undang. Prosesnya jalan, tidak ada hal-hal sampai hari ini yang aneh-aneh, kita tunggu aja nanti beberapa waktu ke depan," ujarnya.
