- ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho
VIVA.co.id – Badan Pusat Statistik melaporkan, gelontoran belanja pemerintah pusat sepanjang kuartal kedua tahun ini tak mampu memberikan kontribusi lebih bagi perekonomian nasional. Pergeseran penyaluran gaji ke-13 para pegawai negeri sipil, menjadi salah satu alasan menurunnya belanja pemerintah.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, konsumsi pemerintah pada kuartal kedua tahun ini tumbuh minus 1,93 persen secara year on year, atau menurun signifikan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 6,23 persen. Sementara itu, secara kuartal ke kuartal, juga mengalami penurunan.
“Konsumsi pemerintah terkontraksi, karena ada pergeseran gaji ke-13,” kata Kecuk, sapaan akrab Suhariyanto, Jakarta, Senin 7 Agustus 2017.
Berdasarkan data otoritas statistik, realiasi belanja pegawai pada kuartal dua mencapai Rp85,83 triliun, atau turun 0,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi belanja barang pada kuartal kedua mencapai Rp62,96 triliun, atau turun 7,11 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
Meski demikian, BPS mencatat, realisasi belanja bantuan sosial berhasil mengalami peningkatan sebesar 18,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini, kata Kecuk, terutama berasal dari belanja perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan yang digenjot oleh pemerintah.
“Bisa terlihat kalau bantuan sosial meningkat. Jadi meskipun terkontraksi, tapi komponen belanja bansos meningkat. Ini lebih banyak digunakan untuk pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Data BPS menunjukan, konsumsi pemerintah selama kuartal kedua tahun ini hanya minus 1,93 persen. Komponen belanja pemerintah terhadap produk domestik bruto, tercatat sebesar 8,63 persen. (adi)
Sri Mulyani Sudah Belanjakan Rp 173,3 Triliun untuk Subsidi dan Kompensasi BBM-Listrik
Pemerintah hingga September 2023 telah membayarkan subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik sebesar Rp 173,3 triliun.
