- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) komitmen untuk menyalurkan bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 40 ribu unit pada tahun ini. Bank Pembangunan Daerah (BPD) disebut akan mengambil peranan yang cukup besar.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti mengatakan, pihaknya akan mempercayakan penyaluran tersebut dengan lebih besar kepada BPD lantaran selama ini belum didorong dengan upaya yang maksimal.
Saat ini penyaluran KPR FLPP dari bank-bank konvensional lain, total komitmennya mencapai 21 ribu dari total 40 ribu unit.
"Sementara total (komitmen) BPD hampir 16 ribu. jadi sekarang lebih dari sepertiganya," kata Lana di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Jakarta, Senin 7 Agustus 2017.
Ia berharap BPD dapat terus memenuhi komitmennya untuk menyalurkan subsidi tersebut.
"Jadi saya kira sudah 40 persennya sudah bisa melalui BPD. sisanya diserahkan ke bank umum nasional," tegas dia.
Lana pun mengapresiasi, Bank Daerah terpencil yang telah berperan besar menyalurkan subsidi melalui KPR FLPP, seperti Bank Papua yang telah menyalurkan lebih dari 3 ribu unit. Sebab, subsidi rumah di Papua penting karena harga rumah di daerah itu cukup tinggi dibandingkan Jawa dan Sumatera.
"Rata-rata bank daerah itu baru mulai ikut (salurkan subsidi KPR FLPP) tahun 2011-an. Jadi baru sekitar lima tahun, ini makanya perlu didorong,"ujarnya.
Sementara itu, Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) menyatakan penyaluran kredit rumah melalui Bank daerah yang dinilai masih kecil lantaran belum didorong oleh Standar Operasi Prosedur yang baik. Karena itu perlu dilakukannya penyeragaman standar operasi penyaluran subsidi tersebut.
Ketua Asbanda, Kresno Sediarsi mengatakan, berdasarkan data realisasi penyaluran KPR FLPP per bulan April 2017, untuk 21 BPD konvensional baru sebesar Rp175 miliar atau sebanyak 1.306 unit rumah. Sedangkan, untuk bank Syariah daerah baru menyalurkan FLPP sebesar Rp19 miliar dengan 187 unit.
"Nilainya baru Rp175 miliar untuk konvensional. Karena memang kita kan baru dari tahun 2010-an (salurkan subsidi KPR FLPP), makanya ini perlu didorong," tutur Kresno yang juga Direktur Utama Bank DKI ini.
