- VIVA.co.id/Chandra G. Asmara
VIVA.co.id – Pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan ultra mikro bagi para pelaku usaha mikro kecil. Fasilitas ini ditujukan untuk pelaku usaha kalangan bawah yang selama ini tidak memiliki akses mendapatkan pembiayaan dari sektor perbankan.
Ini merupakan proyek percontohan atau pilot project yang ditargetkan bisa diimplementasikan di 19 kabupaten/kota tahun ini. Apabila pilot project ini sesuai ekspektasi bendahara negara, maka pemerintah pun tak menutup kemungkinan untuk mengalokasikan pembiayaan ultra mikro tahun depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pilot project ini merupakan sinergi yang telah dilakukan Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Menengah. Fasilitas ini pun diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pelaku usaha level terbawah.
"Kami sudah alokasikan Rp1,5 triliun dalam kas negara. Kami juga mengajak Komisi XI untuk bisa melihat pilot project ini langsung di daerah," kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani Indrawati, di Bogor, Jawa Barat, Senin 14 Agustus 2017.
Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, total pelaku usaha mikro kecil yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia mencapai 61 juta usaha. Meski demikian, tercatat hanya 17 juta pelaku usaha yang layak mendapatkan fasilitas pinjaman dari perbankan.
Sementara itu, 44 juta pelaku usaha lainnya, justru selama ini tidak mendapatkan fasilitas serupa, karena dianggap tidak layak. Melalui pembiayaan ultra mikro, pemerintah berharap seluruh pelaku usaha mikro kecil mendapatkan akses keuangan dengan plafon dan bunga yang lebih rendah.
Pemerintah pun akan menunjuk PT Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, dan PT Bahana Ventura untuk menyalurkan kredit ultra mikro kepada pelaku usaha mikro kecil, dengan total pagu anggaran yang dialokasikan senilai Rp1,5 triliun.
Dalam implementasinya, bendahara negara pun menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyebarluaskan mengenai fasilitas pembiayaan hingga ke daerah perbatasan. Upaya ini dilakukan, agar setiap pelaku usaha mikro kecil di daerah mengetahui mengenai program tersebut.
Kominfo pun akan berupaya menyediakan infrastruktur komunikasi dan ekosistem yang mampu menjangkau wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar, serta wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Upaya itu untuk mempermudah seluruh elemen masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut.
