Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 14 September 2017 | 10:35 WIB
  • Berapa Kontribusi Pekerja Seni pada Penerimaan Pajak

  • Oleh
    • Raden Jihad Akbar,
    • Chandra G. Asmara
Berapa Kontribusi Pekerja Seni pada Penerimaan Pajak
Photo :
Ilustrasi penulis.

VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumpulkan ratusan pelaku industri kreatif, mulai dari penulis sampai dengan musisi, untuk berdialog mengenai perpajakan semalam. Dialog ini, merupakan tindak lanjut dari keluhan pengenaan pajak yang terlampau tinggi bagi profesi penulis.

Meskipun pemicu terselenggaranya dialog ini adalah Tere Liye, namun yang bersangkutan justru tidak hadir dalam dialog tersebut. Terlepas dari hal itu, melalui acara ini bendahara negara melalui acara ini berjanji akan merumuskan skema pungutan pajak bagi industri kreatif yang adil.

Berbagai keluhan datang dari sejumlah penggiat industri kreatif, tak terkecuali Dewi ‘Dee’ Lestari. Di depan para penggiat industri kreatif lainnya, ia merasa pungutan pajak bagi profesi penulis belum menciptakan suatu keadilan, apalagi profesi tersebut tidak memiliki pola pendapatan yang sama dengan wajib pajak lainnya.

“Sekarang, penulis dikategorikan pekerja seni. Tapi sebenarnya pola pendapatan, produksi penulis jauh berbeda. Kami menulis produksinya panjang, pendapatan kami jarang setahun dua kali. Kalau saya menulis hari ini, saya baru bisa merasakan hasilnya 18 bulan kemudian,” kata Dee, Jakarta, Rabu malam, 13 September 2017.

Profesi penulis, kata Dee, memang telah di istimewakan dengan adanya norma penghitungan penghasilan neto. Namun, ia merasa bahwa Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) yang memang sebelumnya menjadi insentif bagi profesi penulis dapat ditinjau ulang, agar merefleksikan pungutan pajak yang sebenarnya kepada profesi penulis.

“Apakah NPPN sudah paling tepat? Saya pribadi, NPPN bisa ditinjau ulang,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun tak memungkiri, setiap profesi idealnya memang memiliki perlakuan pajak sendiri-sendiri, sebagai wujud penghargaan terhadap profesi tersebut. Meski demikian, bendahara negara juga tak ragu mengakui kesulitannya mengubah aturan yang berlaku.

Pemerintah bersama parlemen terus membahas mengenai revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mencakup UU Pajak Penghasilan maupun UU Pajak Pertambahan Nilai. Selama perubahan aturan bisa menciptakan ikim yang kondusif, pemerintah akan berupaya mengakomodir  keluhan para pelaku industri kreaitf.

“Nampaknya, ekosistemnya perlu dipetakan. Sehingga, nanti kita tidak perlu reaktif setiap kali ada sesuatu, karena masing-masing ada usulannya dan ada justifikasinya,” tegasnya.

Selanjutnya, potensi yang minim