- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menyoroti pengelolaan keuangan negara baik pemerintah daerah dan pusat saat berbicara dalam pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2017 di Istana Negara, Kamis 14 September 2017.
Presiden mengatakan, pengelolaan keuangan negara bukan sekadar masalah teknis prosedural saja. Tapi harus mengarah pada perbaikan-perbaikan sistem.
"Inovasinya cepat sekali, oleh sebab itu kita juga harus berani berubah. Akuntansi mestinya kita arahkan, orientasi tidak kepada prosedur, harus diubah pada hasil," jelas Jokowi, dalam pembukaannya, Kamis 14 September 2017.
Perlunya perbaikan pengelolaan keuangan negara, juga tidak terlepas dari masih banyaknya alokasi anggaran yang sebenarnya tidak efisien. Itu terlihat dari tingkat pusat hingga daerah.
"Karena kalau kita lihat banyak terjadi inefisiensi, baik APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Saya cek satu per satu banyak sekali inefisiensi itu," jelasnya.
Jokowi mengaku melakukan pengecekan pada setiap kegiatan satu persatu. Hasilnya, tidak jelas yang dicapai. Padahal setiap kegiatan apalagi dianggarkan, harus jelas hasil yang dicapai seperti apa.
"Tujuan dan sasaran tidak berorientasi pada hasil. Ya sudah asal laporannya, asal rampung," ujar Jokowi.
Jokowi meminta semua pihak untuk hati-hati. Percuma membuat program tetapi hasilnya tidak ada. Dia menilai, banyak sekali ukuran kinerja yang tidak jelas.
"Kemudian juga banyak tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan, lepas sendiri-sendiri. Dan kalau dirinci lagi, rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan, enggak jelas juga," ujarnya.
