Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 14 September 2017 | 16:52 WIB
  • Menkeu: Ironis, Laporan Keuangan Dapat WTP Tapi Kena OTT

  • Oleh
    • Dusep Malik,
    • Chandra G. Asmara
Menkeu: Ironis, Laporan Keuangan Dapat WTP Tapi Kena OTT
Photo :
  • ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Menteri Keuangan Sri Mulyani.

VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik itu kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah, untuk menghindari praktik korupsi. Bendahara negara itu tak ingin uang negara justru digunakan bukan untuk kepentingan rakyat.

Demikian kata Menkeu dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan. Ani, sapaan akrab Menkeu, meminta dengan tegas seluruh pemangku kepentingan agar memahami pentingnya hal tersebut.

“Ada korupsi yang sifatnya konflik kepentingan, sampai merampok negara. Kalau konflik kepentingan itu proyeknya tetap jalan, tetapi banyak titipannya. Kami berharap ada komitmen pengelolaan keuangan negara yang tetap bersih,” kata Ani, Kamis 14 September 2017.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tak memungkiri bahwa seluruh laporan keuangan pemerintah pada 2016 lalu mendapatkan predikat opini “wajar tanpa pengecualian” dari Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, bukan berarti hal itu bisa terus dibanggakan. Apalagi kalau ada yang sampai terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari KPK.

“WTP bukan berarti tidak ada korupsi. Banyak modus yang bermacam-macam, sampai yang memalukan adalah terjadi OTT. Ironis kalau [berpredikat] WTP, tapi [kena] OTT,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, menegaskan akan tetap melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki penganggaran dalam tahun anggaran berikutnya. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya estimasi anggaran yang berlebih.

“Sehingga pada saat mereka melakukan desain program pemerintah, maka jelas, tujuannya jelas. Sehingga mengurangi terjadinya pembiayaan atau penganggaran yang terlalu besar, atau melebihi yang seharusnya dibutuhkan,” kata Ani. (ren)