- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Institute for Development Economic and Finance (Indef) dengan tegas menolak rencana Bank Indonesia menetapkan biaya isi ulang uang elektronik. Meskipun bank sentral menegaskan akan mengatur batasan biaya dengan nilai yang wajar.
“Kami menolak segala bentuk (biaya) isi ulang e-Money, meskipun dengan menggunakan batasan, karena bagaimanapun tidak dibenarkan,” kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara saat berbincang dengan VIVA.co.id, Jakarta, Rabu 20 September 2017.
Bhima menilai, alasan perbankan yang ingin menggunakan biaya tersebut sebagai kompensasi pemeliharaan infrastruktur pendukung fasilitas uang elektronik sangat tidak beralasan. Apalagi, pemeliharaan mesin tersebut seharusnya bukan hanya menjadi beban bank sebagai penerbit.
“Paling ideal seharusnya sharing cost, antara biaya perbankan dan Jasa Marga. Jasa Marga juga harus ikut merawat mesinnya di setiap gardu tol. Termasuk juga dengan mesin top up yang dimiliki oleh mitra penerbit,” katanya.
Masalah pun tak sampai di situ, Bhima menilai, maraknya lembaga keuangan yang menerbitkan uang elektronik pun menjadi persoalan lain. Merujuk pada data Bank Indonesia, ia mengatakan, sampai saat ini tercatat ada setidaknya 13 lembaga keuangan yang menerbitkan uang elektronik.
Jumlah tersebut ditegaskan Bhima, menjadi yang paling besar dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya saja, seperti di Hong Kong, yang hanya memiliki dua perusahaan penerbit uang elektronik. Sehingga, biaya yang dikeluarkan pun jauh lebih efisien.
“Mereka punya e-Money namanya Octopus Card dan sudah terintegrasi dengan transportasi publik. Kalau kita, itu penerbitnya banyak, mesinnya banyak, pemeliharaan jadi mahal,” katanya.
Tingkatkan Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Hadirkan e-money Edisi Khusus Nusantara
Bank Mandiri bersama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengenalkan kartu uang elektronik atau e-money edisi khusus Nusantara dalam perhelatan Nusantara Fair 2024.
