- Raden Jihad Akbar/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menunggu kebijakan pengenaan biaya isi ulang (top up) e-money dari regulator. Sebagaimana diketahui, kebijakan biaya top up e-money masih dikaji oleh Bank Indonesia untuk diumumkan dalam waktu dekat.
Ketua Umum Asbanda yang juga Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi, mengatakan, asosiasi akan taat mengikuti ketentuan regulator terkait hal tersebut.
"Kami tunggu saja sama regulasi karena ini kan terlalu ramai ya polemiknya. Kalau menurut kami untuk sementara mengikuti ketentuan saja, apa yang akan ditetapkan oleh regulator," kata Kresno ditemui di JCC Senayan, Rabu 20 September 2017.
Dia menjelaskan, bank daerah penerbit e-money belum terlalu banyak. Saat ini yang sudah memiliki e-money di antaranya adalah Bank DKI dan BJB. Penerbitannya juga belum terlalu besar.
"Kalau DKI punya kan, lebih (digunakan) untuk Jakarta. Artinya kayak di Ragunan, kemudian di museum, Monas. Jadi relatif, kami sebetulnya kalau terhadap customer sendiri tidak memungut biaya," ujar dia.
Pada prinsipnya, Kresno menjelaskan, untuk Bank DKI, selama ini tidak pernah memungut biaya untuk top up. Sebab, kata dia, dana tersebut adalah milik nasabah.
"Kalau customer sendiri yang top up, kami enggak pernah pungut biaya. Karena itu sebetulnya kan dananya mereka sendiri, mereka top up dari tabungan. Jadi kalau dari customer kami sendiri enggak ada biaya," tutur dia.
Investasi kartu uang elektronik dari Bank DKI dan bank lainnya, diungkapkan Kresno, sebetulnya tidak terlalu mahal. Sebab masih dengan kapasitas memori yang tidak terlalu besar.
"Kartu seperti dipakai oleh e-money yang umum itu, nilainya sekarang mungkin sudah tinggal US$0,3 sampai US$0,4 per kartu. Karena memang itu sederhana, memori juga enggak besar,” ujarnya.
“Tapi nanti kalau diperlukan kartu yang memorinya lebih besar lagi, harganya bisa US$1,5 atau Rp20 ribuan. Kartu yang smartcard itu biasanya harganya masih sekitar US$1,5," tutur dia.
