Menteri Rini Merespons Kekhawatiran Sri Mulyani pada PLN

Rini Soemarno Kunjungi Pulau Terluar
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin

VIVA.co.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, memahami betul kekhawatiran Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, atas kondisi keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang dikhawatirkan berpotensi membebani keuangan negara.

Masih Andalkan Bahan Bakar Fosil, PLN Terjebak pada Siklus Utang

Kekhawatiran bendahara negara disampaikan melalui surat bernomor S-781/MK.08/2017, yang diterbitkan 17 September 2017 dan ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan dan Menteri BUMN, Rini Soemarno. Dari surat itu, disebutkan keuangan PLN memiliki risiko dan membebani fiskal pemerintah dalam memenuhi target listrik 35 ribu megawatt.

“Artinya, beliau lebih khawatir dibandingkan dengan saya. Beliau mengingatkan kita,” kata Rini, saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis 28 September 2017.

Keren, PLN Jadi Perusahaan Listrik Terbaik Asia Tenggara dan Selatan

Dalam salinan surat tersebut, bendahara negara mengkhawatirkan kinerja PLN yang terus menurun, tercermin dari menumpuknya kewajiban perseroan dalam memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Terlebih, hal ini tidak didukung dengan pertumbuhan kas bersih operasi.

Selain itu, kas internal PLN untuk berinvestasi disebut bisa berdampak pada bergantungnya pemenuhan kebutuhan investasi PLN dari pinjaman, baik melalui kredit investasi perbankan, penerbitan obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan internasional.

Rencana PLN Bisa Memperoleh Subsidi Harga Gas Dipertanyakan

Belum lagi, ditambah dengan pertumbuhan penjualan listrik yang tidak sesuai dengan target, serta kebijakan pemerintah untuk meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik, yang dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar BUMN sektor kelistrikan tersebut.

“Jadi normal saja menkeu mengingatkan kita, untuk mencari financing yang benar, dan yang reasonable. Beliau sebagai menteri keuangan memang seharusnya mengingatkan kita,” katanya.

Terlepas dari hal tersebut, mantan menteri Perindustrian itu menegaskan bahwa Kementerian BUMN akan terus mengingatkan PLN terkait dengan risiko-risiko yang disampaikan bendahara negara. Hal ini diharapkan memberikan kepastian.

“Kami tahu apa yang kami lakukan, dan kami tahu apa risikonya,” tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya