- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Indonesia mendapatkan kepercayaan penuh untuk menjadi tuan rumah dalam rangkaian pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia pada 2018. Pagelaran yang direncanakan dihadiri 15 ribu tamu tersebut, diharapkan ikut membawa investasi masuk ke Indonesia.
Meski anggaran yang harus digelontorkan pemerintah untuk mengakomodasi perhelatan tersebut yang mencapai Rp810 miliar dianggap terlalu besar, pada kenyataannya, alokasi yang diberikan pemerintah jauh lebih rendah dari negara yang pernah menyelenggarakan pagelaran serupa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi dana penyelenggaraan pertemuan tahunan itu bukan hanya berasal dari pemerintah, melainkan juga berasal dari Bank Indonesia. Alokasi anggaran yang diberikan pemerintah sebesar Rp672 miliar, sedangkan dari bank sentral Rp137 miliar.
“Jadi total sekitar Rp810 miliar. Ini lebih kecil dari Peru, yang baru-baru ini menghelat pertemuan yang sama di Kota Lima, bahkan dengan negara-negara lain,” kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, Rabu 4 Oktober 2017.
Bendahara negara mencontohkan total anggaran yang dikeluarkan pemerintah, dengan negara yang sudah pernah menyelenggarakan pagelaran serupa. Misalnya, Singapura yang pernah menjadi tuan rumah pada 2006, harus menggelontorkan setidaknya Rp994,4 miliar untuk perhelatan tersebut.
“Turki tahun 2009, harus mengeluarkan biaya untuk bangun side meeting baru itu sebesar Rp1,2 triliun. Ini baru cost construction, belum penyelenggaraan,” katanya.
Selain kedua negara tersebut, Tokyo pada 2012 pun pernah dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-World Bank. Pada waktu itu, Kementerian Keuangan Tokyo maupun Bank Sentral Tokyo harus merogoh kocek untuk perhelatan tersebut sekitar Rp1,1 triliun.
“Untuk Peru, biayanya Rp2,29 triliun. Ini lagi-lagi construction cost, karena mereka harus membangun convention center yang dipakai IMF-World Bank. Ini belum termasuk biaya dari host country-nya,” tuturnya.
Adapun dana yang dialokasikan pemerintah, Rp65,8 miliar di antaranya untuk meeting requirement, yakni penetapan vendor lokal dalam negeri. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, pemerintah akan transparan dalam mengelola keuangan untuk perhelatan tersebut.
“Ini semuanya vendor dalam negeri. Nanti juga ada IT infrastruktur, ini masuk tiga besar, namun sama seperti host country reception. Dan yang terakhir, untuk komunikasi, branding, dan media,” jelasnya.
