Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 5 Oktober 2017 | 19:02 WIB
  • 20 Ribu Pekerja Tol Bakal Terdampak Kebijakan Non Tunai

  • Oleh
    • Raden Jihad Akbar,
    • Fajar Ginanjar Mukti
20 Ribu Pekerja Tol Bakal Terdampak Kebijakan Non Tunai
Photo :
  • ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
Penerapan pembayaran tol non tunai di Indonesia

VIVA.co.id – Serikat buruh menuding rencana penerapan transaksi non-tunai untuk transaksi di jalan tol, hanyalah proyek proyek perbankan. Khususnya, bank-bank penyedia uang elektronik yang sedang mengembangkan bisnisnya. 

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pekerja Indonesia (Aspek) Sabda Pranawa Djati menyampaikan, hal ini terlihat dari rencana jangka panjang berupa penerapan mekanisme lain untuk pembayaran tol. Yaitu, penggunaan alat on-board unit (OBU), sebagai bentuk pengembangan dari pelaksanaan kebijakan penerapan mekanisme pembayaran non-tunai di jalan tol.

"Tanggal 31 Oktober 2017, rencana GTO (Gerbang Tol Otomatis) 100 persen, dengan menggunakan kartu, akan diterapkan. Kemudian, 31 Desember 2018, 100 persen GTO juga akan dikembangkan dengan penggunaan OBU. Ini kan, jualannya bank semua," ujar Sabda dalam konferensi pers di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 5 Oktober 2017.

Padahal, Sabda menyampaikan, rencana penerapannya mengancam keberlangsungan para pekerja gardu tol yang selama ini melayani pembayaran tol. Diperkirakan lebih dari 20 ribu orang yang akan terdampak akibat penggunaan teknologi ini.

"Bagaimana mungkin tidak akan ada PHK? Memangnya, semuanya mau ditampung di bagian administrasi, di rest area? Mau ditaruh di mana?," ujar Sabda.

Sabda menyampaikan bahwa serikat buruh akan terus berjuang menolak rencana penerapan kebijakan oleh pemerintah dan PT Jasa Marga Tbk itu. Karena, menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, juga melarang penghapusan transaksi tunai sepenuhnya. 

Sabda menyampaikan penerapan kebijakan juga akan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

"Ombudsman, YLKI, BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), DPR juga, semuanya sudah berbicara seperti itu. Tapi sepertinya, pemerintah mengabaikan," tambahnya.