Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Sabtu, 7 Oktober 2017 | 18:08 WIB
  • Soal Freeport, Menteri Jonan Ajak Gubernur Papua Makan Siang

  • Oleh
    • Krisna Wicaksono
Soal Freeport, Menteri Jonan Ajak Gubernur Papua Makan Siang
Photo :
  • Istimewa
Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

VIVA.co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengundang Gubernur Papua Lukas Enembe makan siang di rumah dinasnya di Jakarta, Sabtu 7 Oktober 2017.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi agar Jonan kembali terlibat dalam perundingan dengan PT Freeport Indonesia.

Sehari sebelumnya, Jonan mengundang Chief Executive Officer Freeport McMoran Richard Adkerson dan Direktur Eksekutif Freeport Indonesia Tonny Wenas ke kantornya.

Dalam makan siang hari ini, Lukas Enembe didampingi Bupati Puncak Jaya Willem Wandik dan anggota Komisi 7 DPR Dapil Papua Tonny Wardoyo.

Sementara, Jonan didampingi sejumlah pejabat Kementerian ESDM, di antaranya Wamen Arcandra Tahar, Sekjen M Teguh Pamuji dan Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono.

Dalam pertemuan tersebut, Jonan menjelaskan perkembangan perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

Gubernur Lukas Enembe mengatakan, pemerintah dan masyarakat Papua sepakat dengan pemerintah pusat dalam menghadapi PT Freeport. Lukas menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam perundingan tersebut. 

Dalam kesempatan itu, Jonan mengklarifikasi informasi yang menyebut Freeport menolak divestasi 51 persen saham.

Sesuai hasil pertemuan dengan Adkerson sehari sebelumnya, Jonan menjelaskan bahwa Freeport tetap memegang komitmen sesuai kerangka dasar (framework) yang telah disepakati.

Di antaranya, divestasi saham 51 persen saham, pembangunan smelter dan pendapat negara secara agregat lebih baik dibandingkan Kontrak Karya.

Yang menjadi keberatan Freeport adalah hal-hal teknis menyangkut mekanisme, timing dan valuasi divestasi. Poin-poin itu yang saat ini sedang dirundingkan Freeport dengan pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, kembali disinggung tentang porsi saham hasil divestasi untuk Papua sebesar 10 persen. Jumlah tersebut akan dialokasikan secara proporsional untuk pemerintah provinsi, Pemkab yang wilayahnya terdapat operasi Freeport dan masyarakat adat.

Lukas menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Pusat yang mengalokasikan saham untuk Papua. Sebab, hal itu baru kali ini terjadi. (hd)