Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Jumat, 13 Oktober 2017 | 20:33 WIB
  • Ternyata Mata Uang Rupiah 'Tak Laku' di Perbatasan Papua

  • Oleh
    • Toto Pribadi,
    • Chandra G. Asmara
Ternyata Mata Uang Rupiah 'Tak Laku' di Perbatasan Papua
Photo :
  • Repro USGS
Peta perbatasan Papua dan PNG.

VIVA.co.id – Bank Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk menjadikan mata uang rupiah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk, di perbatasan Indonesia di wilayah Papua New Guinea.

Hal tersebut dikemukakan Deputi Gubernur BI, Sugeng dalam High Level Meeting dan pertemuan dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya di Pos Lintas Batas Negara Skouw, Jayapura, Papua New Guinea, seperti dikutip di Jakarta, Jumat 13 Oktober 2017.

Sugeng mengatakan, sampai saat ini transaksi di wilayah Skouw masih menggunakan mata uang Papua New Guinea, yakni Kina. Padahal, Undang-Undang Mata Uang menegaskan, setiap transaksi yang dilakukan wajib menggunakan mata uang rupiah.

"Pendatang dan pedagang di pasar lebih memilih menggunakan Kina dikarenakan faktor bisnis yaitu keuntungan yang didapat dari selisih kurs, serta faktor latar berlakang pendidikan pendatang yang rendah. Sehingga masih enggan mengenali Rupiah," kata Sugeng.

BI, kata Sugeng, terus mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam bertransaksi, mulai dengan melakukan sosialiasi penggunaan mata uang Garuda, sosialisasi ciri dan keaslian uang, serta mendorong berkembangnya kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank berizin di daerah perbatasan.

Bank sentral, lanjut dia, pun sejak Juli lalu telah menyediakan rupiah dari titik terdepan Indonesia melalui penyediaan Anjungan Tunai Mandiri dan layanan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank di PLBN Skouw. Hal ini diharapkan meningkatkan penggunaan rupiah di wilayah tersebut.

"Mudah-mudahan di lokasi yang nantinya lebih strategis, jumlah pelintas batas yang menukarkan uang lebih meningkat,” ujarnya.

Manfaat Transaksi Non Tunai

Dalam kesempatan tersebut, BI pun secara resmi membuka pekan Gerakan Nasional Non Tunai Papua 2017. Otoritas sistem pembayaran menginginkan, masyarakat Papua bisa memulai untuk membiasakan diri bertransaksi secara non tunai.

Sugeng menjelaskan, transaksi secara non tunai sudah diberlakukan tidak hanya di negara-negara maju, melainkan juga di negara-negara seperti Afrika sudah mulai menerapkan transaksi non tunai. Apalagi, ada berbagai manfaat dari transaksi non tunai.

"Masyarakat dunia telah berangsur-angsur beralih dari komunitas yang didominasi oleh transaksi berbasis uang tunai menjadi nontunai dalam kegiatan ekonominya," kata Sugeng.

Beberapa manfaat dari penggunaan transaksi non tunai diantaranya adalah kepraktisan dan keamanan dalam bertransaksi. Apabila melihat cakupan secara makro ekonomi, efisiensi ekonomi dari transaksi non tunai juga lebih besar.

Belum lagi, lanjut Sugeng, sistem perbankan juga dapat menekan biaya pengelolaan kas tunai, sementara BI dapat menghemat triliunan biaya percetakan dan pendistribusian uang tunai. Pencatatan transaksi yang terjadi pun menjadi lebih transparan.

"Sirkulasi uang dalam perekonomian juga dapat berlangsung secara lebih cepat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Sugeng.