- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberi sejumlah arahan kepada Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, untuk menyelesaikan masalah defisit yang terus mendera hingga saat ini.
Ketua Dewan Pengawas, Chairul Radjab Nasution menyampaikan, wapres meminta supaya jajaran Direksi BPJS Kesehatan mencari cara inovatif untuk menghindari peristiwa gagal bayar klaim kesehatan terjadi. Agar, para peserta tidak menderita kerugian.
"Pak wapres mengarahkan, supaya di setiap asuransi itu ada yang namanya 're-asuransi'," ujar Chairul di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 27 Oktober 2017.
Selain itu, Chairul menyampaikan, JK juga menekankan kembali pelaksanaan kebijakan kerja sama antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Khususnya, dalam hal pembiayaan, atau pembayaran klaim untuk setiap peserta di masing-masing daerah.
Hal itu dinilai tepat dilakukan untuk menekan defisit. Mengingat pemerintah daerah sendiri adalah pihak yang banyak mengelola fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah yang melayani BPJS, seperti Puskesmas dan RSUD.
"Kami tahu bahwa memang peran daerah sangat besar ya, karena walau bagaimana pun, Puskesmas, rumah sakit, sebagian besar di Indonesia ini adalah milik pemerintah daerah," ujar Chairul.
Peserta BPJS Kesehatan kini tercatat telah mencapai setidaknya 183 juta orang dengan jumlah fasilitas kesehatan yang tergabung, yang juga terus bertambah. Sementara itu, BPJS Kesehatan juga tercatat terus mengalami defisit neraca keuangan.
Pada tahun ini, defisit itu mencapai Rp9 triliun. Pemerintah juga kerap menalangi defisit dengan melakukan Penanaman Modal Negara (PMN) untuk BPJS.
