Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Kamis, 2 November 2017 | 11:55 WIB
  • Gagasan Ekonomi Pancasila Kembali Digaungkan

  • Oleh
    • Ririn Aprilia,
    • Ridho Permana
Gagasan Ekonomi Pancasila Kembali Digaungkan
Photo :
Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta

VIVA – Menindaklanjuti pertemuan antara BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri, The Habibie Center (THC) dan Megawati Institute hari ini menggelar pertemuan guna membahas rancangan kerjasama antara kedua belah pihak.

Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta menegaskan, pihaknya dan THC aman melakukan kerjasama terkait suatu gagasan, konsepsi dan praktek ekonomi Pancasila.

"Gagasan ini akan kami distribusikan ke banyak pihak, terutama kepada generasi muda bahwa agar tahan goncangan dan krisis," ujar Arief usai pertemuan di Gedung Megawati Institute Jakarta Pusat, Rabu 1 November 2017.

Arif menambahkan, tujuan dimulainya gagasan ini tak lain menindaklanjuti gagasan Bung Karno, selain itu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah ketimpangan menjadi pekerjaan bersama," tambahnya.

Direktur Eksekutif Megawati Institute, Arif Budimanta

Arif juga menjelaskan, diharapkan setelah dirancangnya gagasan Ekonomi Pancasila ini, akan lahir wirausahawan baru dari mikro ke menengah dan seterusnya.

"Semoga rancangan ini akan melahirkan wirausahawan yang berkelanjutan. Tak kalah penting, ini akan menjadi acuan bagi pemerintah Jokowi-JK," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur THC, Sofian Effendi menuturkan, ekonomi Pancasila atau ekonomi gotong-royong lebih jauh adalah mengembangkan pemikiran bersama tentang industri strategis.

"Seyogyanya, apa yang telah dilakukan Soekarno dan Habibie bisa terus diaplikasikan dalam sistem dan kebijakan berbangsa dan bernegara. Agar terus menjaga NKRI," ucapnya.

Untuk itu, Sofian menambahkan, perlu pemikiran pembangunan nasional dan daerah tersambung dengan baik. Sebab tujuannya untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Kami ingin ini akan berlaku di setiap daerah seluruh Indonesia. Biasanya kalau kepala daerah beda partai maka kebijakannya  d sudah  berbeda," jelasnya.

Sofian berharap, bukan soal ekonomi saja.Kedepan SDM, birokrasi dan informasi harus menerapkan sistem yang berdasarkan Pancasila.

"Ini lebih dari sekedar kajian. Menjadikan arahan bagi program pemerintah ke depan," kata dia.