Download Our Application
A Group Member of VIVA

viva.co.id

  • Jumat, 3 November 2017 | 14:16 WIB
  • Impor Tembakau Dibatasi, Serapan Petani Cengkeh Terancam

  • Oleh
    • Raden Jihad Akbar
Impor Tembakau Dibatasi, Serapan Petani Cengkeh Terancam
Photo :
  • Antara/ Basrul Haq
Ilustrasi petani cengkeh

VIVA – Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia, atau APCI menilai pembatasan impor tembakau akan berdampak pada penurunan serapan cengkeh di Indonesia. Hal itu jelas, bakal menghantam kegiatan usaha petani cengkeh.

Sekjen APCI, I Ketut Budiman mengatakan, permintaan petani tembakau untuk membatasi impor harus dicermati dengan baik. Kondisi saat ini, pasokan tembakau dalam negeri belum dapat mencukupi kebutuhan industri baik dari sisi kualitas, kuantitas, dan varietas. 

Sebab, menurutnya, apabila industri hasil tembakau tidak mendapat pasokan bahan baku tembakau yang cukup, maka secara otomatis akan terjadi pengurangan kapasitas produksi yang akan berdampak pada pengurangan pembelian cengkeh di dalam negeri. Padahal, seperti yang diketahui bahwa 93 persen produksi cengkeh nasional diserap oleh industri hasil tembakau.

“Jangan sampai hanya petani tembakau yang dilindungi oleh pemerintah dan petani cengkeh menjadi terganggu. Para pemangku kepentingan harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan.” ujar Budiman dikutip dari keterangannya, Jumat 3 November 2017.

Budiman juga berpendapat, kebijakan pemerintah terhadap pembatasan impor tembakau ini kontradiktif. Di mana tembakau yang kurang produksinya dibatasi kuota impornya. Sedangkan cengkeh yang produksinya swasembada malah diizinkan kuota impornya terbuka bebas.

“Pemerintah belum bisa melihat masalah pembatasan rokok impor ini secara komprehensif.  Selama ini, pemerintah hanya fokus pada tembakau saja, seharusnya cengkeh juga diperhatikan,” sambung Budiman.

Di lain kesempatan, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (FSP RTMM) Sudarto juga menegaskan, pemerintah sebagai regulator dan pelindung tata kelola industri hasil tembakau harus berdiskusi dengan pabrikan untuk mengatasi kebijakan pembatasan tembakau impor ini.

“Memang tidak semudah membalik telapak tangan. Namun, koordinasi diperlukan supaya tidak perlu terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena produksi harus dihentikan,” tutur Sudarto.

Sebelumnya, sejumlah petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin lalu. Mereka meminta pemerintah untuk mengeluarkan aturan pembatasan impor tembakau.